» » » » » HASIL KONSULTASI BANMUS, BANGGAR, BK DPRD KOTA MANADO DI DPRD DKI JAKARTA

HASIL KONSULTASI BANMUS, BANGGAR, BK DPRD KOTA MANADO DI DPRD DKI JAKARTA

Penulis By on Senin, November 19, 2018 |


METRO JAKARTA-Menjelang pemnbahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Badan Musyawarah (Banmus), Badan Anggaran (Banggar) dan Badan Kehormatan (BK) DPRD Manado, melakukan konsultasi ke kantor DPRD-DKI Jakarta, Senin (19/11/2018).


Menurut Anggota DPRD Manado Sonny Lela, konsultasi yang dilakukan DPRD secara kelembagaan dimaksdukan untuk memperjelas mekanisme pembahasan KUA-PPAS yang akan segera di bahas oleh Badan Anggaran.


Sebelumnya pemerintah pusat mengeluarkan peraturan yang baru, dimana mekanisme pembahasan KUA-PPAS tidak lagi dibahas ditingkatan komisi. Itu sebabnya DPRD Manado hendak memperjelas mekanisme pembahasan tersebut ke DPRD-DKI Jakarta yang sedang melakukan pembahasan KUA-PPAS.


Dari hasil konsultasi tersebut kata Lela, mereka mendapat informasi, bahwa komisi juga punya kewenangan untuk melihat program yang diajukan mitra kerja lewat KUA-PPAS.


“Jadi yang menjadi kewenangan komisi dalam mekanisme pembahasan KUA-PPAS adalah melakukan riceck terkait program yang diajukan oleh perangkat daerah yang menjadi mitra kerja komisi. Sebagai contoh Dinas pendidikan, dalam Ujian Berbasis Komputer (UNBK), Dinas tersebut selalu kekurangan fasilitas dalam ujian seperti computer. Ini perlu kami support, karena tidak menutup kemungkinan, bahwa yang diajukan oleh Perangkat Daerah mentok di Bapelitbang. Selalu anggaran mereka itu dipotong dan akhirnya berdampak pada tidak maksimalnya pelaksanaan UNBK,”urai politisi partai Golkar ini.


Lanjut dikatakan Lela, kehadiran perangkat daerah khususnya mitra kerja lewat komisi-komisi, sebagaimana hasil konsultasi, tidak bermaksud untuk melakukan pembahasan mengenai besaran anggaran yang ditata lewat KUA-PPAS.”Kita hanya ingin agar mitra kerja dapat menjalankan program mereka dengan baik dan didukung oleh fasilitas yang memadai. Soal anggaran, itu urusan banggar,”jelas Lela.

Buktinya kata Lela, dari hasil kunjungan ke berbagai daerah diIndonesia, masih banyak DPRD yang menggunakan mekanisme pembahasan dengan pola lama.


Namun demikian kata Lela, dalam postur APBD 2019 nanti, diharapkan dapat mengakomodir semua program OPD sehingga pelayanan kesehatan serta program pendidikan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat kota Manado.(jose)

Baca Juga Bertia Metro Terkait Lainnya