» » » » » WOW….5 PERSONIL DPRD MANADO DIBERHENTIKAN HAK KEUANGAN DAN PROTOKOLERNYA

WOW….5 PERSONIL DPRD MANADO DIBERHENTIKAN HAK KEUANGAN DAN PROTOKOLERNYA

Penulis By on Rabu, September 19, 2018 |


METRO MANADO-Mengacu kepada Surat Menteri dalam negeri Republik Indonesia. No.160/6324/OTDA. Perihal pemberhentian Anggota DPRD yang mencalonkan diri dari partai politik yang berbeda, dengan partai politik yang diwakili pada pemilu terakhir, untuk mengikuti pemilu tahun 2019, maka anggota DPRD tersebut harus mengundurkan diri dari DPRD.

Menurut Sekretaris DPRD Kota Manado Michael Tendirerung, terhitung tanggal penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) sebagaimana dijelaskan lewat surat mendagri, maka 5 Anggota DPRD Manado masing-masing, Revanny Parasan, Mohamad Wongso, Arthur Paath, Robert Tambuwun dan Stenly Tamo, diberhentikan semua hak-hak protokoler dan hak-hak keuangannya di DPRD Manado.

“Setelah ditetapkannya Daftar Calon Tetap (DCT) peserta Pileg 2019, kami sebagai Sekretaris DPRD Manado, akan segera menghentikan semua hak protokoler serta hak keuangan dari 5 Anggota DPRD yang telah mengundurkan diri dari DPRD. Jadi mereka tidak lagi menerima gaji, tidak bisa melakukan reses, tidak bisa ikut perjalanan dinas, serta tidak bisa memberikan pendapat di rapat paripurna. Kan hak protokoler dan keuangan sudah diberhentikan,”kata Tendirarung kepada metromanado pekan lalu.

Lanjut dijelaskan Tendirarung, sebagaimana diatur lewat ketentuan pasal 139 ayat (2) hutuf i Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, serta pasal 39 ayat (3) huru i Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018, tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD Kabupaten dan Kota, telah mengaskan, bahwa anggota DPRD, diberhentikan antar waktu, jika menjadi Anggota partai politik lain.

Menurutnya, hal tersebut sejalan dengan amanat pasal 7 ayat (1) huruf t peraturan komisi pemilihan umum republik Indonesia, Nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan anggota Dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten dan kota. Bahwa bakal calon anggota DPR, DPRD harus memenuhi persyaratan yaitu, mengundurkan diri sebagai Anggota DPRD, karena telah dicalonkan oleh partai berbeda.

“Sebagai Sekretaris Dewan, saya hanya menjalankan perintah. Jika saya tidak lakukan, maka akan berefeknegatif  kepada Pemerintah kota dan Pimpinan Dewan, karena surat dari Mendagri ditujukan kepada Gubernur, Walikota dan Bupati serta Pimpinan DPRD,”tandasnya.(jose)

Baca Juga Bertia Metro Terkait Lainnya