» » » » DIUNDANG KE PT.SMI. WALIKOTA GSVL PAPARKAN RENCANA PENGGUNAAN DANA PIMJAMAN RP200 M

DIUNDANG KE PT.SMI. WALIKOTA GSVL PAPARKAN RENCANA PENGGUNAAN DANA PIMJAMAN RP200 M

Penulis By on Selasa, Agustus 21, 2018 |


METRO MANADO-Walikota Manado DR Ir GS Vicky Lumentut SH MSi DEA diundang PT SMI untuk memaparkan rencana penggunaan dana pinjaman sebesar Rp200 Miliar yang diajukan Pemkot di Kantor SMI. Pemaparan tersebut disampaikan Walikota di Gedung Sahid Sudirman Center, Jalan Sudirman Nomor 86 Jakarta Pusat, Senin (20/08/2018) .

Diketahui, Pemerintah Kota (Pemkot) Manado sedang giatnya membangun fasilitas publik yang representatif lewat APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah). Mengingat postur APBD belum mencukupi pembiayaan pembangunan secara keseluruhan, maka Pemkot Manado juga mengajukan pinjaman kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Persero yang berkedudukan di Jakarta.

Pada kesempatan itu, Walikota dididampingi Penjabat Sekretaris Daerah Kota Manado DR Peter KB Assa ST MSc PhD, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Manado Johnli Tamaka SE dan Kepala Bagian Pemerintahan dan Hubungan Masyarakat Steven Runtuwene SSos, dengan serius memaparkan rencana Pemkot Manado untuk melanjutkan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Manado serta menata infrastruktur pasar tradisional.

Dihadapan Direktur Pembiayaan Investasi PT SMI Edwin Syahruzad, dan perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri RI dan Kementerian Keuangan RI, Walikota Vicky Lumentut mengatakan.
“sekarang ini Pemkot Manado tengah fokus untuk melanjutkan pembangunan RSUD. Karena walaupun sarana Rumah Sakit cukup banyak di Manado, tetapi untuk meningkatkan pelayanan kesehatan untuk warga kota Manado, maka Pemkot berupaya menambah fasilitas pelayanan kesehatan dengan membangun RSUD,”jelas Walikota GSVL.

Lanjut kawa Walikota, sebelumnya Pemkot Manado pernah merancang sebuah progeram kesehatan gratis kepada masyarakat Kota Manado dengan lebel Universal Coverage (UC). Hanya saja kebijakan pemerintah pusat agar program kesehatan di daerah diintegrasikan kedalam program Jaminan Kesehatan Nasional/Kartu Indonesia Sehat (JKN/KIS), maka program UC mengikuti petunjuk pemerintah pusat, dan kami tidak lagi memberikan layanan kesehatan gratis tersebut.

 "Kami pernah ada program yang namanya Universal Coverage atau UC yang memberikan layanan kesehatan secara gratis kepada masyarakat bekerjasama dengan sejumlah rumah sakit di Manado. Tetapi dengan adanya kebijakan pemerintah pusat maka kami mengintegrasikan program UC kedalam program JKN/KIS yang dikelola BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial). Meski demikian, hingga kini kami masih memberikan subsidi kepada masyarakat kurang mampu dengan membayar iuran BPJS lewat APBD Kota Manado," jelas Walikota.

Dengan dihentikannya program UC, maka Pemkot Manado kemudian secara bertahap membangun RSUD agar masyarakat Kota Manado tetap terbantu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dengan mudah.
Diakui Walikota, untuk menyelesaikan pembangunan RSUD tidak cukup hanya mengandalkan APBD Kota Manado semata. Atas petunjuk dan saran Presiden RI Joko Widodo agar daerah memanfaatkan PT SMI untuk membangun infrastruktur. Pemkot Manado akhirnya mengajukan permohonanpinjaman dana ke PT. SMI dengan persetujuan DPRD Manado.

"Rencananya, untuk pembangunan RSUD kami butuh dana Rp120 Milar, dimana Rp90 Miliar untuk pembangunan fisik, sedangkan 30 Miliar untuk pengadaan alat kesehatan," kata Walikota. Dikatakan.

Ditambahkan Walikota, untuk tahap awal pada akhir tahun 2018, diharapkan PT. SMI dapat menyetujui pinjaman sebesar Rp30 Miliar untuk pengadaan berbagai fasilitas poli kesehatan.
"Selanjutnya, untuk pinjaman tahun 2019 mendatang, kami akan lengkapi surat-surat yang diperlukan sehingga terkait dana pinjaman tersebut tidak bermasalah hokum dan kita semua bisa tidur nyenyak," tandas Walikota dua periode ini. Acara presentasi Pemkot Manado ditutup dengan tanggapan dan saran dari perwakilan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan.(jose)

Baca Juga Bertia Metro Terkait Lainnya