» » » REKOMENDASI GUBERNUR TIDAK MENJADI DASAR DIKELUARKANNYA SLO

REKOMENDASI GUBERNUR TIDAK MENJADI DASAR DIKELUARKANNYA SLO

Penulis By on Senin, Juli 23, 2018 |


Pelabuhan Perikanan Tumumpa
METRO MANADO .   Akibat susahnya mengurus  perizinan kapal penagkap ikan , sehingga  nelayan yang tergabung dalam Asosiasi Nelayan Pajeko  melakukan aksi demo damai di Kantor Gubernur dan DPRD Propinsi Sulawesi Utara  ( 23/7-2018 ) .

Yang menjadi titik masalah adalah keluarnya Peraturan Pemerintah  terkait Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik - Online Single Submission ( OSS ) yang menurut nelayan belum dilakukan sosialisasi sehingga banyak kapal yang masa izin operasinya  akan berakhir tetapi belum bisa diperpanjang kembali izin yang ada.

Dr. Tineke Adam, M.Si selaku Plh. Kepala Dinas Kelautan Perikanan Propinsi Sulut, usai bertemu dengan Gubernur Olly Dondokambey,  untuk melaporkan permintaa para pendemo, menjelaskan bahwa; Gubernur telah merespons permintaan nelayan terkait perizinan OSS dan akan mengeluarkan Rekomendasi.

Secara terpisah, Irma Sesi Tidajoh, S.Pi selaku Koordinator Pengawasan Wilayah  Kerja Tumumpa Kementrian Kelautan Perikanan, menegaskan,  dimana Surat Rekomendasi yang dikeluarkan Pemerintah Daerah tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk dikeluarkannya Surat Laik Operasi ( SLO ) kapal - kapal nelayan.

Sebagai Instansi Vertikal, pihaknya hanya mengikuti protap yang ada dimana sebegai dasar dikeluarkannya SLO jika kapal tersebut telah mengantongi Surat Izin Penangkapan Ikan ( SIPI ), sehingga Surat Rekomendasi Gubernur jelas bukan mejadi dasar yang dapat digunakan. 

Kalau pihaknya berani mengeluarkan SLO tanpa dilampiri dengan bukti SIPI, tentu akan berakibat hukum kedepan baik bagi kapal nelayan maupun pihak yang menandatangani SLO tersebut.  Maka sebagi saran saja, sebaiknya Pemerintah Daerah atau Gubernur berkoordinasi dengan pemerintah Pusat terkait Surat Rekomendasi dimaksud.

Pihaknya hanya patuh dan mendengan perintah dan instruksi dari Kementrian Kelautan dan Perikanan dalam bertindak dilapangan sesuai kewenangan yang ada,  jika Dirjen Pengawasan KKP  membolehkan Surat Rekomendasi sebagai dasar dikeluarkan SLO, maka pihaknya akan lakukan, jelas Tidajoh. ( jansen )

Baca Juga Bertia Metro Terkait Lainnya