» » » DPPKB Kota Bitung Gelar Rakorda, Ini Pembahasanya

DPPKB Kota Bitung Gelar Rakorda, Ini Pembahasanya

Penulis By on Jumat, Juli 27, 2018 |

METRO BITUNG-Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) gelar Rakor Daerah Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan (KKBPK) Tahun 2018, bertempat di Kantor DPPKB Kota Bitung, Jumat  (27/7/2018).


Rakorda tersebut mengusung tema, "Cinta keluarga, cinta terencana menuju momentum bersama meraih indonesia emas 2045." Dengan tujuan memantapkan sinergitas dan dukungan pemerintah dan mitra kerja, serta komitmen operasional pengelolaan program KBKPK untuk mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia.

Kegiatan Rakorda ini dibuka oleh Asisten III Kota Bitung Yoke Senduk. Dalam sambutannya Walikota Bitung melalui Asisten III Yoke Senduk mengatakan, pelaksanaan Rakorda Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga tahun 2018 yang digelar oleh DPPKB, merupakan salah satu langkah dalam rangka mewujudkan sinergitas dan sinkronisasi arah kebijakan Pembangunan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana antara Pemerintah Kota Bitung.

"Untuk Kota Bitung saat ini jumlah penduduk telah mencapai pada kisaran angka 250.000 Ribu dengan laju pertambahan penduduk 4,9% pertahun. Program pengendalian penduduk dan keluarga berencana salah satu focusnya adalah melalui perencanaan keluarga yang baik, pendewasaan perkawinan, pengaturan jumlah anak dan jarak kehamilan serta meberdayakan ekonomi keluarga," Ujar Senduk  sambil berharap program MaMa Bahagia mampu mengurangi penyakit masyarakat.


Sementara itu kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dr. Jeaneste Watuna mengatakan, Salah satu dampak dari kota maju yakni tingkat pernikahan dini anak di bawah umur masih terus terjadi.

"Kota Bitung pada tahun berjalan terdapat 19 kasus pernikahan anak dibawah umur 18 tahun," Jelas Watuna.

Lanjut Watuna, menurutnya bahwa angka kelahiran penduduk kota Bitung masih dibawah ukuran Nasional 2,4 persen sedangkan terjadi kepadatan penduduk di picu oleh banyak warga pendatang yang tidak mengikuti program KB.

"Dalam waktu dekat tim yang telah di bentuk seperti PIK-R akan bertugas menemukan melaporkan atau meminimalisir kasus pranikah atau pernikahan yang tidak berencana termasuk menyelesaikan kasus Napsa di kaum remaja,"Tutup Watuna.

Penulis : Ivan

Baca Juga Bertia Metro Terkait Lainnya