» » » » PANSUS LKPJ WALIKOTA TAHUN 2017, DENGARKAN KETERANGAN KADIS PUPR PETER ASSA

PANSUS LKPJ WALIKOTA TAHUN 2017, DENGARKAN KETERANGAN KADIS PUPR PETER ASSA

Penulis By on Rabu, Mei 02, 2018 |


METRO MANADO-Usai melakukan pembahasan dengan BKD dan Dinas Infokom, Rabu (02/05/2018) siang tadi, Pansus LKPJ Walikota 2017, kembali melakukan pembahasan bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) di Ruang Paripurna DPRD Manado.
Pembahasan yang dipimpin Ketua Pansus Benny Parasan didampingi Sekretaris Lilly Walandha dan Wakil Ketua Lina Pusung, dimulai dengan memberikan kesempatan kepada Kadis PUPR untuk memaparkan berbagai progeram dan kegiatan yang di laksanakan lewat anggaran tahun 2017.
Kepala Dinas PUPR Peter B, Assa dengan cepat tetapi cermat, memaparkan berbagai program pembangunan di tahun anggaran 2017.


Dijelaskan Assa, Tugas pokok dan fungsi Dinas PUPR Manado tergambar dalam visi-misi RPJMD Kota Manado tahun 2016-2021, dimana pada visi yang ke lima tujuannya adalah, mewujudkan Kota Manado yang “Aman dan Nyaman” melalui peningkatan kualitas sistem keamanan dan pembangunan infrastruktur perkotaan yang berkualitas dan ramah lingkungan, serta tertib ruang. Kemudian menciptakan lingkungan perkotaan yang aman melalui peningkatan kualitas dan kuantitas pengawasan keamanan lingkungan serta pembangunan infrastruktur keamanan cerdas (smart security),


Selain itu kata Assa, PUPR juga mendapat tugas pokok lewat RPJMD yakni, membangun infrastruktur perkotaan yang berstandar tinggi dan mampu memberikan pelayanan yang optimal sesuai fungi bagi masyarakat, serta menciptakan kualitas lingkungan perkotaan yang lebih nyaman, bebas kumuh dan berketahanan menghadapi resiko bencana dan dampak perubahan iklim juga menjadi bagian dari tugas pokok Dinas PUPR.”Jadi sebagaimana lembaran kegiatan yang sudah kami berikan kepada Ketua serta Anggota Pansus LKPJ, disitu memuat semua kegiatan Dinas PUPR di tahun 2017, dan mohon kiranya dapat diberikan masukan serta penilaian,”tandas Assa, mengakhiri pemaparan diesempatan pertama.


Menanggapi hal itu, Ketua Pansus Benny Parasan kemudian memberikan kesempatan kepada Anggota Pansus untuk bertanya. Adapun yang menjadi pertanyaan Anggota Pansus adalah, beberapa paket pekerjaan proyek, termasuk pembangunan Kantor Walikota yang rencana di bangun di Kecamatan Mapanget,serta kendala di lapangan sehingga ada beberapa proyek yang tidak bias dilaksanakan.


Hal itu kemudian dijawab Assa. Menurutnya, dalam rangka peningkatan disiplin dari pihak ketiga, maka sejak 2017, PUPR kemudian membuat sebuah aturan yakni memberikan punishment dan reward. "Artinya, jika pekerjaannya dinilai tidak ada, berarti tidak ada pencaharian Rp1 pun. Karena kami tidak ingin menerima konsekuensi temuan dari BPK. Dan kita akan memberikan Reward terhadap pekerjaan yang selesai tepat waktu. Tetapi adajuga pekerjaan yang selesai diakhir tahun tetapi anggaran tidak bisa dicairkan karena keterlambatan pelaksanaan PHO," jelas Assa.


Lanjut dijelaskan Assa, realisasi uang tertulis nol persen, bukan berarti  kegiatan tidak ada. Misalnya jalan siswa taas menuju ring road jalannya ada dengan PHO. "Bahkan BPK telah melakukan pemeriksaan, dan darui hasil pemeriksaan tidak ada persoalan. Hanya saja, dari 7 kegiatan yang tidak dapat dilakukan seperti pembangunan kantor Wali Kota. Itu sebabkan karena lokasinya bukan pada tempatnya maka 6 paket Seputaran jalan wali kota tidak dilaksanakan sehingga anggarannya dilebur pada APBD Perubahan 2018. Sedangkan pembangunan jalan kompleks pasar Malalayang terkendala dengan pembebasan lahan, karena itu tidak dapat dilaksanakan," terang Assa dengan detil, sehingga Pimpinan dan Anggota Pansus menyatakan puas dengan keterangan yang disampaikannya.
Selanjutnya Pansus akan melakukan turun lapangan (Turlap), guna menyelaraskan isi LKPJ dengan fisik di lapangan. Pembahasan kemudian di skors Ketua Pansus Benny Parasa, dan dilanjutkan, Kamis (03/05/2018) esok.(jose)

Baca Juga Bertia Metro Terkait Lainnya