» » » PANSUS LKPJ TURUN LAPANGAN. SONNY LELA: BUKTI FISIK HARUS SAMA DENGAN ISI LKPJ

PANSUS LKPJ TURUN LAPANGAN. SONNY LELA: BUKTI FISIK HARUS SAMA DENGAN ISI LKPJ

Penulis By on Selasa, April 24, 2018 |

SONNY LELA

METRO MANADO-Usai menggelar pembahasan dengan sejumlah Perangkat Daerah dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkot Manado terkait Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota tahun anggaran (2017). Hari ini Selasa (24/04/2018),  Pansus LKPJ melaksanakan kunjungan lapangan guna mengecek fisik, sebagaimana  hasil pembahasan kemarin, dan dipimpin langsung Ketua Pansus Benny Parasan.
Menurut Anggota Pansus Sonny Lela, maksud dan tujuan pansus dalam kunjungan lapangan itu, adalah untuk membuktikan fisik yang sudah tercantum lewat buku LKPJ Walikota.
Lanjut dikatakan Lela, ada beberapa laporan yang yang sudah mencapai 100%. Itu sebabnya Pansus harus membuktikan secara fisik sehingga laporan tersebut dapat dipertanggujawabkan.”Memang  saya dan teman-teman pansus harus  bekerja keras. Turun lapangan untuk melihat langsung apakah benar LKPJ yang disampaikan Walikota itu sudah sesuai dengan fakta di lapangan. Perlu digaris bawahi, bahwa Pansus turun lapangan bukan untuk mencari kesalahan, tetapi hal itu memang harus dilakukan, sehingga upaya pemerintah untuk meraih WTP dapat terwujud,”kata Sekretaris Komisi D ini.
Disisi lain Politisi Partai Golkar Manado ini mengatakan, yang paling utama untuk dicek ke lapangan adalah realisasi progeram wajib, semisal Kesehatan, pembangunan sumber daya manusia, pembangunan oleh dinas PUPR, Perkim, berbagai progeram sosial yang ditata lewat Pemberdayaan Keluarga Berencana serta Dinas Sosial.”Progeram kesehatan adalah bagian yang tidak boleh dilepas, karena urusan kesehatan masuk dalam visi dan misi Walikota untuk mensejahterakan masyarakat lewat pelayanan kesehatan. Kemudian sosialisasi mengenai progeram keluarga sejahtera juga menjadi penting untuk mewujudkan progeram pemerintah yakni, kota layak anak,”jelas Lela.
Disisi lain dia menyesalkan Bapelitbang yang tidak memprioritaskan anggaran sosialisasi untuk dinas pemberdayaan kesejahteraan masyarakat dan keluarga berencana. Selain itu, kurang tanggapnya Kepala Perangkat Daerah di dinas tersebut, bisa mengganggu upaya pemerintah untuk mewujudkan kerinduan Walikota dan Wawali untuk meraih nilai terbaik dari BPK-RI, tentang pengelolaan keuangan yang tertata lewat berbagai progeram kegiatan.
Namun begitu kata Lela, dia menilai kinerja Walikota selama kurun waktu tahun 2017, sudah menunjukan peningkatan yang signifikan. Hanya saja kata Lela, Walikota Manado GSVL harus lebih selektif untuk penempatkan pejabat eselon II, karena suksesnya progeram pemerintah dapat terimplementasi lewat Perangkat Daeah.”Artinya Perangkat Daerah sebagai pengelolah kegiatan harus lebih cerdas sehingga harapan Pemerintah dapat dirasakan masyarakat Kota Manado,”tandasnya.(jose)

Baca Juga Bertia Metro Terkait Lainnya