» » » TUNJANGAN KESEJAHTERAAN DPRD NAIK. TAMPI: ANGGARAN PERJALANAN DINAS PERLU PENGURANGAN 30 PERSEN

TUNJANGAN KESEJAHTERAAN DPRD NAIK. TAMPI: ANGGARAN PERJALANAN DINAS PERLU PENGURANGAN 30 PERSEN

Penulis By on Selasa, Juli 25, 2017 |


METRO MANADO-Tunjangan Kesejahteraan serta uang jasa pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD yang terdiri atas uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain seperti, tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses, saat ini sudah ditindaklanjuti DPRD Manado dengan membentuk Panitia khusus, dan kini pihak Pansus sudah dan sedang melakukan pembahasan terkait Ranperda tentang kenaikan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan mengacuh pada Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2017. Demikian ditegaskan Sekretaris Pansus Markho Tampi kepada metromanado, Selasa (25/07/2017). Dijelaskan Tampi, setelah selesai dibahas, maka Walikota akan mengeluarka peraturan Walikota (Perwal) sebagai tindaklanjut dari hasil pembahasan Pansus. Selain itu, Perwal juga akan disesuaikan dengan Permendagri yang nantinya akan segera dikeluarkan dalam waktu dekat ini.”Jadi kami selaku Pansus sedang melakukan pembahasan, Ranperda tentang tunjangan kesejahteraan dan uang jasa pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD, setelah ditetapkan menjadi peraturan derah (Perda), maka perda tersebut akan ditindaklanjuti dengan peraturan Walikota (Perwal), sambil menunggu turunnya Permendagri,”kata Tampi. Dengan adanya niat baik pemerintah dengan memperhatikan kesejahteraanPimpinan dan Anggota DPRD, maka harus pula diikuti oleh peningkatan kinerja DPRD secara kelembagaan.”Jadi kita tidak lagi harus menerima gaji buta. Tugas DPRD sebagai representasi dari rakyat harus berjalan sesuai fungsinya, yakni Fungsi Legislatif yang diwujudkan dalam Pembentukan Undang-Undang bersama Presiden kemudian fungsi Anggaran yakni melakukan penetapan anggaran Pendapatan belanja (APBD) yang diajukan Walikota. Dengan kenaikan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD itu, maka tidak perlu menganggarkan perjalanan Dinas yang terlalu tinggi.”Saya berani katakana, bahwa anggaran untuk perjalanan Dinas dipotong hingga 30 persen. Dan itu wajar karena kita harus focus didaerah. Tidak perlu setiap minggu harus kunjungan kerja dan sebagainya. Memang kita masih perlu banyak belajar tentang berbagai peraturan serta melakukan komparasi pembangunan di daerah yang lebih maju dari Kota Manado, tetapi tidak perlu setiap satu minggu. Jika perlu satu bulan sekali DPRD melakukan kunjungan kerja atau semiisal Study Komparasi. Tetapi yang penting adalah hal mengenai Bimtek,”tandas Tampi.(jose)

Baca Juga Bertia Metro Terkait Lainnya