» » GELAR PARIPURNA. SEJUMLAH FRAKSI KRITIK KEBIJAKAN GUBERNUR DAN WAGUB SULUT

GELAR PARIPURNA. SEJUMLAH FRAKSI KRITIK KEBIJAKAN GUBERNUR DAN WAGUB SULUT

Penulis By on Kamis, Juli 20, 2017 |


METRO MANADO-Kamis (20/07/2017), Pemerintah Propinsi Sulut yang diwakili Wagub Drs Steven OE Kandouw mendapat kritikan dari sejumlah Anggota DPRD Sulut, dalam rapat Paripurna DPRD Sulut dalam Rangka Pengambilan Keputusan terhadap  Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemprov Sulut Tahun Anggaran 2016. Namun demikian, kritikan terhadap pemerintah oleh DPRD dianggap sebagai dinamika dalam pemerintahan. Itu sebabnya Wagub Steven Kandouw mengatakan, Pemerintah telah menjadi tekad dan berkomitmen untuk terus memantapkan prinsip- prinsip Good and Clean Governance, sebagai landasan untuk menjawab tantangan dan peluang; serta mempercepat laju pembangunan di berbagai bidang kehidupan demi tercipta kesejahteraan bersama.

Atas nama Gubernur Olly Dondokambey SE dan seluruh jajaran Pemprov Sulut, Wagub Drs Steven OE Kandouw menyampaikan banyak terima kasih kepada mitra kerja legislatif atas diterima dan diputuskannya  Ranperda Pertanggungjawaban  Pelaksanaan APBD TA 2016 menjadi Perda.

"Atas nama Gubernur Sulut, Kami memberi apresiasi dan menyampaikan terima kasih atas kerja keras, tekun dan kritis dari teman teman anggota DPRD Sulut, yang melakukan rapat pembahasan Ranperda yang diajukan hingga diputuskan Ranperda ini menjadi Perda," ungkap Wagub Kandouw. Dan diberikan kesempatan memberi tanggapan terhadap pendapat akhir fraksi fraksi di DPRD Sulut terhadap Ranperda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pemprov Sulut Tahun Anggaran 2016.

Pemprov Sulut dibawah kepemimpinan ODSK, lanjut Wagub Kandouw, akan tetap memperhatikan berbagai kritikan dan masukan yang membangun dari DPRD Sulut demi kesejahteraan masyarakat.

Wagub Kandouw juga mencatat sejumlah masukan daripada fraksi fraksi di DPRD Sulut untuk perbaikan lebih lanjut kedepan seperti mengidentifikasi dan memverifikasi sejumlah aset baik aset bergerak maupun tidak bergerak, yang menjadi milik Pemprov Sulut yang hingga kini perlu mendapat kejelasan, termasuk didalamnya instansi mana yang memiliki kewenangan untuk mengelola aset milik Pemprov Sulut itu.,
"  Masalah aset memang kita akui  dalam temuan- temuan BPK masih banyak masalah aset  yang harus kita dalami, dan sikapi, cari, perbaiki, identifikasi ,akumulasi  bersama    dan tetapkan sebagai pemilikan kita. Bapak Gubernur selalu menyampaikan  saya masih ingat betul tahun lalu kepada Dewan yang terhormat  ini untuk membentuk pansus aset, mudah-mudahan tahun berjalan ini  walaupun banyak agenda -agenda yang akan dilakukan pansus aset ini harus kita tingkatkan" ,   harap Wagub

Selain itu, DPRD Sulut juga memberi masukan kepada  OD -SK terkait masih kurangnya disiplin para ASN di lingkup Pemprov Sulut, termasuk bagi pejabat yang tidak Hadir saat rapat  dengar pendapat pembahasan program dan anggaran di DPRD Sulut.

" Bapak Gubernur bilang harus hadir  dalam rapat dengar pendapat ini, supaya dalam rapat dengar pendapat ini banyak hal yang ditemukan selain membahas subtansi juga  bapak -bapak  anggota dewan terhormat bisa memberikan rekomendasi  kepada petugas-petugas  yang ditugaskan dibeberapa SKPD mampu  atau tidak dan khususnya eselon 2 yang tidak hadir ini akan menjadi catatan penting bagi kami dan pertimbangan untuk mengevaluasi kinerja dan sikap mereka, " tandas Wagub Kandouw.

Untuk itu ,sesuai aturan ASN enam bulan setelah pelantikan akan dievaluasi yang mengarah pada reposisi", tegas Wagub

Disisi lain dengan berbagai kritik dan saran serta masukan yang membangun, Wagub Kandouw berharap sinergitas antara Pemprov Sulut dan DPRD Sulut, terus termasuk demi kesejahteraan masyarakat Sulut dalam upaya merealisasikan program operasi daerah selesaikan kemiskinan(ODSK).

Rapat Paripurna DPRD dipimpin Ketua Andrei Angouw didampingi Wakil Ketua Marthen Manuel Manopo dan Wenny Lumentut dan diikuti para anggota DPRD. Hadirpula unsur Forkopimda, Sekprov Edwin Silangen SE MS, perwakilan BPK RI, pimpinan Perbankan, OJK, pejabat teras Pemprov Sulut dan undangan lainnya.

Sebelumnya, anggota DPRD Rocky Wowor selaku perwakilan Banggar DPRD Sulut membacakan hasil sinkronisasi hasil pembahasan mitra kerja eksekutif bersama komisi komisi di DPRD dengan Banggar terkait Pelaksanaan APBD Pemprov Sulut Tahun Anggaran 2016.(jose)

Baca Juga Bertia Metro Terkait Lainnya