» » RUDY TUMIWA: 160-AN MILIAR ANGGARAN FISIK KABUPATEN MINSEL HARUS SELESAI TEPAT WAKTU

RUDY TUMIWA: 160-AN MILIAR ANGGARAN FISIK KABUPATEN MINSEL HARUS SELESAI TEPAT WAKTU

Penulis By on Senin, Juni 26, 2017 |

RUDY TUMIWA
METRO AMURANG-Bupati Christiany Eugenia Paruntu SE, melalui Kepala Dinas PUPR Minsel, Ir Rudy Tumiwa, ST MM,  mewarning semua perusahaan yang sedang melaksankan pekerjaan proyek tahun 2017, agar dapat melaksankan pekrjaan sesuai kontrak, dan harus tepat waktu.
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) tahun 2017, yang bernilai total sekitar Rp.160 miliar harus diselesaikan tepat waktu.
“Saya harus tegaskan, bahwa pernyataan saya ini atas perintah Ibu Bupati, jadi saya minta supaya semua perusahaan harus menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu. Ada Rp, 160, miliar anggaran fisik yang sudah mulai dikerjakan, sudah termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp.91 yang ditata lewat APBD tahun 2017,”tegas Tumiwa.
Dengan penegasan Bupati itu kata Tumiwa, semua perusahaan rekanan untuk tetap pada komitmen mengerjakan seluruh pembangunan fisik dengan kwalitas sebagaimana disepakati lewat kontrak kerja.
Diapun mencontohkan, jika PUPR menemukan adanya kualitas pekerjaan tidak sesuai kontrak atau asal-asalan, maka sanksi awal yang diberikan adalah kontraktor atau perusahaan pemenang tender harus melakukan perbaikan terhadap pekerjaan tersebut.
“Jadi aturannya kan sudah jelas. Kalau ada pekerjaan tidak sesuai bestek dan tidak diperbaiki maka pembayaran termin berikutnya akan ditangguhkan. Bahkan bisa berimplikasi hukum. Sekaligus melakukan blacklist terhadap perusahaan tersebut. Jadi saya tidak mau menerima resiko, akibat ulah para perusahaan yang tidak profesional,”tegas lelaki yang juga dikenal sebagai Syamas ini.
Disisi lain kata Tumiwa, sikap tegas ini Bupati tersebut, selain untuk menciptakan infrastruktur berkwalitas, juga merupakan bagian dari upaya Pemkab Minsel mempertahankan predikat terbaik dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, yakni Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun 2016 yang baru pertama kali diraih Pemkab Minsel sejak dimekarkan dari Minahasa Induk pada tahun 2003.
“Pemkab Minsel dibawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Ibu Tetty Paruntuh dan Bapak Franky Wongkar berhasil memperoleh Opini WTP dari BPK RI atas LHP APBD 2016. Itu sebabnya,  kita wajib untuk mempertahankannya. Say tidak mau hanya lantaran sejumlag pekerjaan fisik yang tidak sesuai kemudian menghambat upaya Pemkab untuk mempertahankan WTP,”ujarnya.
Dia kemudian mengatakan bahwa, raihan predikat WTP, tidak sekadar kwalitas proyek dan bagusnya akuntabilitas laporan keuangan, tetapi WTP akan membantu mempercepat laju pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Minsel.
Selain itu, raihan WTP, juga memberikan keuntungan bagi daerah yakni, menerima kucuran dana insentif daerah (DID) dari pemerintah pusat. “Dengan predikat WTP yang diterima Pemkab Minsel, ada dana DID yang dikucurkan pemerintah pusat untuk daerah,”tandasnya.(Maykel Senduk)

Baca Juga Bertia Metro Terkait Lainnya