» » » » » » » PIMPINAN BAWASLU SULUT JOHNNY ALEXANDER SUAK BICARA SOAL ISU PILPRES TAHUN 2019

PIMPINAN BAWASLU SULUT JOHNNY ALEXANDER SUAK BICARA SOAL ISU PILPRES TAHUN 2019

Penulis By on Selasa, Juni 27, 2017 |

JOHNNY ALEXANDER SUAK
METRO MANADO-Menurut Pimpinan Bawaslu Sulut, Johnny Alexander Suak, ada tiga skenario Presidential Threshold ( PT) yang akan menentukan perjalanan pemilihan Presiden pada tahun 2019. Pertama 20-25% (Skenario A), kedua 3-5% (Skenario B) dan ketiga 0% (Skenario C). Ketiganya memiliki keunggulan dalam memperkuat sistem pemilihan Presiden.
“Apabila skenario A yang dipakai maka yang terjadi adalah penyederhanaan partai dan koalisi partai pengusung calon presiden. Untuk itu kita akan melihat ada lima partai besar yang layak berkompetisi. Bisa saja hanya akan ada satu atau dua pasang calon,”kata Suak kepada metromanado, Selasa (27/06/2017) di Manado. Disisi lain kata Penatuan PKB Wilayah Mapanget Satu ini mengatakan, polarisasi kekuatan politik masih akan ada pada lingkaran Jokowi dan Prabowo. Itu katanya, tergambar lewat Pilpres tahun 2014 lalu, sehingga hal itu masih dianggap sebagai warisan kontestasi yang dimulai pada tahun 2014 dan akan terus mewarnai carut marut perpolitikan di tanah air.
Lanjut dikatakan Suak, Jika skenario B, kemungkinan besar akan mengerucut pada tiga pasang calon presiden dan wakilnya karena di di Indonesia ada 7 hingga 10 partai yang akan berkolaborasi. “Pastinya tensi politik yg saat ini masih tinggi dan terpolar dapat terurai bahkan terkonsentrasi pada pemerataan kekuatan partai yang berkontestasi.
Untuk skenario C, semua partai dapat mengusung calon presiden dan wakil. Ini menjadi keinginan partai tengah dan kecil. Kemungkinan besar ada lebih dari lima pasang calon. Dapat saja Presiden dan wakil Presiden terpilih bukan dari partai besar tapi dari partai tengah dan kecil. Ini akan rentan dengan impeachment.
ISU,”jelas lelaki yang akrab dengan wartawan ini.

Dia kemudian mengatakan, bahwa, sebelum Pilpres 2019, akan banyak isu yang bakal mengemuka sebelum Pilplres 2019. Mulai dari ketahanan pangan, ekonomi, pemerataan pembangunan, agama, nasionalisme, tenaga kerja, koneksifitas, infrastruktur, pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi, kesejahteraan masyarakat kecil serta ketidakadila. Beberapa isu penting seperti agama dan ketidakadilan bagi masyarakat kecil adalah tren yang akan dimainkan terus menerus namun tidak akan bertahan lama. Itu karena arena Pilpres lebih luas cakupannya, disebabkan isu tersebut tidak dianggap sepopuler dengan isu yang lain yang bakal mencuat kepermukaan.
Suak kemudian mencontohkan berbagai isu yang mengemuka pada tahun 1998 yang kemudian mengguncang politik dan ekonomi yang berakhir dengan rontoknya pemerintahan Orde Baru lewat aksi ribuan masa yang mengakibatkan Pemerintahan Orde Baru harus turun tahta.”Ini terjadi karena isu politik serta ekonomi yang kian merosot. Jika saja isu politik yang yang dimainkan oleh elit politik tidak diikuti dengan merosotnya ekonomi bangsa, maka Indonesia pada Zaman orde baru itu belum tentu akan runtuh,”tukasnya.
Lalu sector mana yang sebenarnya harus menjadi pijakan pemerintah untuk mempertahankan pemerintahan Indonesia? Menurut Suak, Isu ekonomi adalah isu strategis dan akan terus menjadi daya tarik Electorate (cakupan Masyarakat Pemilih). Masyarakat Singapore contohnya, mereka tidak peduli dengan politik ketika ekonomi negara mereka stabil. Kemudian Pilgub DKI Jakarta, meskipun tensi politik terus naik paska Pilgub Jakarta yang tadinya dikhawatirkan mengganggu pemerintahan namun hal itu tidak terjadi, karena disisi lain ekonomi Indonesia menguat dan Indikator perekonomian bernilai positif.

Pilpres 2019 masih akan menjual produk politik yang berorientasi pada Ide-ide (pribadi), Konsep dan ideologi Partai, konsep yg digerakan oleh tren (Tren Driven Concept), Konsep yang digerakan oleh geografi dan demografi serta konsep yang berasal dari kelompok kepentingan.
Kemudian katanya, dari sisi media. cetak, elektronik online dan sosial adalah arena propaganda politik yg akan selalu menjadi daya tarik dalam political game . Propaganda dapat saja putih, abu-abu atau hitam, tettapi dia meyakini, Media sosial terus akan menjadi kekuatan masyarakat menengah kebawah (akar rumput) untuk terus menyuarakan aspirasi mereka secara tidak langsung.
Media sosial akan dianggap lebih mewakili karena berkarakter alamiah. Sementara untuk Proporsi sentimen positif dan negatif akan terus terlihat memainkan pola Force Field dan akan mempengaruhi media lainnya.

Ditambahkan Suak, pendalaman beberapa riset yg berkembang menyebutkan bahwa kampanye negatif pada pemilihan presiden berikutnya akan lebih besar dari kampanye pilpres sebelumnya. Serangan politik yang bertubi-tubi akan dialamatkan pada para kandidat langsung maupun tidak langsung. Political attack dapat berasal dari kandidat lainnya, seperti partai bukan pengusung dan kelompok masyarakat tertentu. Yang menjadi objek serangan adalah produk kebijakan kandidat, masalah keluarga, personal, perilaku, kehidupan masa lalu dll. Kampanye hitam atau negatif dapat dilakukan oleh Opponent Actors siapa.
Peran Mesin Partai dan Konsultan Politik utk menciptakan imej yg lebih baik terhadap kandidat yg akan diusungnya menjadi sangat krusial. Walaupun banyak yg menganggap kontestasi pilpres lebih cenderung adalah pertarungan para konsultan politik ketimbang partai. Namun pada kenyataanya Konsultan politik dan partai adalah fungsi komando yg bergerak pada tingkat strategis (partai) dan taktik operasional (konsultan politik)
Perlu diingat pula bahwa para aktor yg terlibat dalam pilpres tidak hanya kandidat, partai dan konsultan. Ada beberapa aktor penting yang terlibat seperti pemilih (voters), media, kelompok kepentingan (interest group), kelompok masyarakat, tokoh agama dan masyarakat.
Negative campaign akan selalu ada dan akan meramaikan pilpres 2019. Para aktor ini akan membentengi kandidat melawan setiap serangan politik
Sementara itu, dalam negara demokrasi kelompok silent majority dianggap memiliki jumlah yang cukup besar. Tantangan untuk meraup suara dari lapisan masyarakat seperti ini tidaklah mudah. Itu sebabnya, para peserta politik harus mampu menarik perhatian  serta melibatkan para silent majority untuk get the vote out.
“Artinya, kontestan bebas menyebutkan bahwa kelompok ini lebih suka tidak menyuarakan aspirasinya dan cenderung diam. Mereka lebih tepatnya sebagai pengamat. Mereka tidak punya hirarki dan organisasi bahkan pemimpin. Mereka sering kita sebut sebagai golongan putih,”papar Suak.
Dalam teori kata Suak, sebuah negara dengan demokrasinya yang kuat dan stabil akan memperkecil silent majority. Sebaliknya negara yang lemah demokrasinya akan membuat silent majority lebih kuat. Namun Indonesia sebagai negara total demokrasi justru memiliki kelompok putih yang cukup signifikan. Itu berarti Indonesia mengalami krisis demokrasi yang berpotensi untuk menjadi kekuatan partai kecil guna melawan kandidat yang dengan kekuatan partai besar.

Johnny Alexander Suak memastikan bahwa, perhelatan pilpres merupakan pesta demokrasi secara internal, tetapi pada dasarnya dunia internasional akan menanggapinya secara serius. “Peran Indonesia secara global dan regional pada sektor ekonomi, politik luar negeri, keamanan dan pertahanan dari waktu ke waktu terus dicermati. Preferensi global atas kandidat pilpres yang akan maju terus disorot. Walaupun tidak terlihat, namun peluang intervensi melalui lembaga lembaga tertentu dan LSM dapat terjadi. Intervensi dapat berupa bantuan pendanaan dan bantuan lainnya akan membentuk jejaring kekuatan global atau Global Power Net (GPN). Dengan mengacu pada kekuatan hegemon, isu regional dan peran internasional Indonesia nantinya, ini secara otomatis akan memperlihatkan aktor global siapa mendukung kandidat siapa.
Penerawangan (Foresight) yang sederhana ini kiranya dapat memberi manfaat sebagai pengetahuan bagi kita sekalian,”tandasnya.(jose)

Baca Juga Bertia Metro Terkait Lainnya