» » » URAIAN LENGKAP ALIRAN DANA E-KTP DIKANTONGI KPK

URAIAN LENGKAP ALIRAN DANA E-KTP DIKANTONGI KPK

Penulis By on Rabu, Januari 11, 2017 |

METRO JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi uraian lengkap mengenai aliran dana dari korupsi proyek e-KTP di Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) tahun 2011-2012 yang diduga merugikan keuangan negara hingga Rp 2,3 triliun. Termasuk aliran dana kepada pihak-pihak perorangan yang terlibat kasus ini.
"Kami ada uraian lengkapnya dari mana kerugian itu berasal, baik aliran dana ke swasta maupun perorangan. Kami punya rincian ke mana saja (aliran dana ini)," kata Jubir, KPK Febri Diansyah di Gedung KPK Jakarta, Rabu (11/1).
Seperti dilansir detik.kom, saat ini tim penyidik masih terus fokus memeriksa saksi-saksi kasus e-KTP. Tak kurang dari 250 saksi telah diperiksa penyidik KPK sejak dimulainya penyidikan kasus ini pada 2014 lalu. Setelah keterangan dan bukti-bukti dianggap cukup, Febri memastikan pihaknya bakal menyita aset dan kekayaan yang diduga berasal dari proyek e-KTP yang menghabiskan anggaran sekitar Rp 5,9 triliun tersebut.
"Saat ini penyidik masih fokus terhadap pemeriksaan saksi-saksi. Kami fokus ke sana, tapi kami pastikan aset-aset dan kekayaan terkait hal itu akan dilakukan penyitaan," tegasnya.
Meski demikian, Febri masih enggan merinci mengenai aset-aset yang diduga berasal dari korupsi e-KTP. Termasuk kemungkinan untuk memblokir rekening mantan Dirjen Dukcapil Kemdagri, Irman dan mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemdagri, Sugiharto yang telah berstatus tersangka. Hal ini lantaran KPK baru mendapat perhitungan kerugian keuangan negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) beberapa waktu lalu.
"Tidak bisa kami rinci di sini (aset-aset yang akan disita. Kami akan menyampaikan selanjutnya seperti apa karena perhitungan kerugian keuangan negara baru kami terima," ungkapnya.
Diketahui, dalam kasus ini, KPK telah menetapkan mantan Dirjen Dukcapil, Irman dan mantan Direktur Pengelola Informasi dan Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemdagri) Sugiharto sebagai tersangka. Irman diduga bersama-sama dengan Sugiharto telah melakukan tindakan melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan terkait proyek tersebut. Akibatnya keuangan negara ditaksir mengalami kerugian hingga Rp 2,3 triliun dari nilai proyek Rp 5,9 triliun.
KPK menyangka Irman dan Sugiharto melanggar Pasal 2 Ayat (1) subsider Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaiamana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.(dtn/metro)

Baca Juga Bertia Metro Terkait Lainnya