» » » » RAPAT PARIPURNA DPRD SULUT. APBD 2017 EMPAT SKPD TERIMA ANGGARAN TERTINGGI

RAPAT PARIPURNA DPRD SULUT. APBD 2017 EMPAT SKPD TERIMA ANGGARAN TERTINGGI

Penulis By on Selasa, November 15, 2016 |


METRO MANADO-Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE mengakui untuk pelaksanaan urusan wajib, sesuai dengan prioritas program dan kegiatan dalam KUA-PPAS APBD Tahun 2017 mendatang ada Empat SKPD mendapatkan alokasi anggaran tertinggi. SKPD tersebut yakni Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Diknas, Dinas Kesehatan dan Dinas Perumahan dan Permukiman Pertanahan. Hal itu diungkapkan Gubernur dalam sambutan pada rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulut dalam rangka Penandatangan Nota Kesepakatan KUA-PPAS APBD Provinsi Sulut Tahun 2017 yang dipimpin Ketua Deprov Andrey Angouw, Senin (14/11/2016) siang kemarin.


Dinas PU menerima alokasi angaran sebesar Rp.254,4 M, Dinas Diknas Rp.249 M, Dinas Kesehatan Rp.145,9 M dan Dinas Perumahan dan Permukiman Pertanahan sebesar Rp.102 M
Hal itu diungkapkan Gubernur saat menyampaikan sambutan pada rapat paripurna DPRD Provinsi Sulut dalam rangka penandatanganan nota kesepakatan  KUA-PPAS APBD Provinsi Sulut Tahun 2017 yang dipimpin Ketua Dewan Andrey Angouw, Senin (14/11) siang kemarin. Berbagai program prioritas KUA-PPAS ini menurut Dondokambey telah disinkronkan dengan kebijakan nasional dan daerah, dengan tujuan dapat menjawab berbagai persoalan bangsa di daerah ini yang diindikasikan dengan beberapa pencapaian makro daerah antara lain, kemiskinan yang pada tahun 2016 berada pada angka 8,4 persen berkurang menjadi 8,1 persen tahun 2017, tingkat pengangguran pada 2016 berada pada angka 8,80 persen turun sebesar 8,00 persen, pertumbuhan ekonomi tahun ini sebesar 6,40


Persen naik menjadi 6,80 persen pada tahun 2017, ujar politisi PDIP ini.
Olly katakan, dari aspek substansi, penyusunan KUA-PPAS APBD TA 2017 mencakup tiga bagian penting, yang disusun berdasarkan kebijakan anggaran berimbang dengan rincian kebijakan pendapatan daerah sebesar Rp.3,5 T, kebijakan belanja kurang lebih Rp.3,5 T dan kebijakan pembiayaan sebesar Rp.8,4 M. Sementara untuk penjabaran belanja Olly menyebutkan, untuk membiayai pelaksanaan berbagai kegiatan utama di setiap SKPD, guna penanggulangan kemiskinan, penurunan angka pengangguran serta peningkatan pertumbuhan ekonomi.(jein)
Baca Juga Bertia Metro Terkait Lainnya