» » LEGISLATOR SULUT RHITA LAMUSU SOROTI BANTUAN PKH BAGI MASYARAKAT MISKIN

LEGISLATOR SULUT RHITA LAMUSU SOROTI BANTUAN PKH BAGI MASYARAKAT MISKIN

Penulis By on Selasa, November 15, 2016 |

METRO MANADO-Upaya pemerintah untuk membantu masyarakat lewat Progeram Keluarga Harapan (PKH) khususnya bagi keluarga kategori sangat miskin di Sulawesi Utara diharapkan dapat dilakukan secara transparan dan tepat sasaran.
 Demikian ditegaskan Legislator Sulut Ritha Lamusu. Menurutnya hingga saat ini masih terdapat  sejumlah  keluhan masyarakat terkait penyaluran bantuan tersebut  yang dinilai tidak  merata terlebih masyarakat yang seharusnya berhak mendapatkan bantuan namun tidak masuk dalam daftar penerima.
 “Masih banyak masyarakat yang masuk kategori miskin mengeluhkan tidak mendapatkan bantuan dana PKH karena tidak ada dalam data penerima. Sebaliknya ada masyarakat yang dikategorikan mampu justru menerima bantuan. Saya banyak menerima keluhan terutama saat reses di Daerah Pemilihan (Dapil) saya yakni Bolmong Raya. Setiap kali turun ke dapil masalah tersebut selalu disampaikan masyarakat.”ujar personil komisi 4 ini.
 Lamusu berharap SKPD terkait yakni Dinas Sosial Sulut lebih akurat dalam melakukan pendataan bagi penerima PKH agar tidak menimbulkan pertanyaan masyarakat karena tidak tepat sasaran.
 Kepala Dinas Sosial Sulut Grace Punuh saat di konfirmasi terkait hal tersebut  menjelaskan,  pihaknya hingga saat ini terus melakukan pengembangan di seluruh Kabupaten/Kota untuk mendata masyarakat yang berhak menerima PKH. Namun diakuinya belum semua kecamatan yang ada di 15 kabupaten/kota terdata jumlah penerima bantuan terutama bagi kecamatan-kecamatan yang baru dimekarkan.
 “ Setiap kali ada pemekaran kecamatan, kami harus laporkan lagi ke pusat walaupun sebelumnya telah menerima bantuan, sebab bisa saja ada ketambahan penerima baru.” Jelasnya.
Untuk besaran jumlah yang diterima PKH per-Kepala keluarga bervariasi sesuai komponen yang telah diatur bagi calon penerima seperti ibu hamil, maupun keluarga yang memiliki tanggungan anak sekolah mulai dari SD sampai SMA.
 “ Jumlah bantuan bervariasi mulai Rp. 1,2 juta per/tahun bagi ibu hamil.  Ada juga yang menerima Rp. 400 ribu per/tahun bagi keluarga yang memiliki tanggungan anak yang bersekolah di SD , sedangkan SMP sebesar Rp. 750 ribu dan SMA sebesar Rp. 1 Juta. Jadi bantuan ini hanya dikhususkan bagi keluarga miskin yang memiliki komponen atau tanggungan dalam keluarga.  “ungkap Punuh.

Sementara itu terkait pendataan calon penerima PKH menurutnya dilakukan  Badan Pusat Statistik (BPS) Propinsi dan kabupaten/Kota, kemudian diserahkan ke BPS Pusat kemudian PNP2K, setelah itu diserahkan ke  Kementerian Sosial untuk diolah dan selanjutnya  data tersebut diberikan ke Kabupaten/Kota.
“ Anggaran bantuan PKH dari Kementerian langsung ke kabupaten/Kota melalui kantor Pos yang menyalurkan dana tersebut. Dinas Sosial hanya menerima laporan berupa  data  dan jumlah anggaran yang  telah disalurkan. Kalau dikatakan penyalurannya  tidak tepat sasaran, saya jamin data penerima bantuan tersebut sangat valid. “ ucapnya.
 Dari data yang ada saat ini dari  jumlah masyarakat miskin di Sulut yang menerima bantuan tersebut untuk tahap 1 sebanyak 31.443 KK dengan anggaran yang disalurkan  Rp. 26.689.583.750. Untuk tahap 2 sebanyak 31.261 KK dengan anggaran Rp. 10.969.495.000.

Sementara data penerima tahap 3 sampai saat ini belum dilaporkan kabupaten/kota ke Dinas Sosial Propinsi  padahal  mestinya akhir November atau awal  Desember penyaluran tahap 4 sudah harus disampaikan.(jose)
Baca Juga Bertia Metro Terkait Lainnya