» » SEKPROV SULUT BUKA KEGIATAN PENYUSUNAN SOP PENANGANAN KORBAN

SEKPROV SULUT BUKA KEGIATAN PENYUSUNAN SOP PENANGANAN KORBAN

Penulis By on Jumat, Oktober 28, 2016 |

METRO MANADO-Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulawesi Utara Edwin Silangen SE MS Jumat, (28/10/2016) membuka kegiatan, yakni penanganan korban melalui forum koordinasi lembaga layanan pemberdayaan dan perlindungan anak di Kota Manado, Provinsi Sulut, bertempat  di Hotel Arya Duta Manado.Pada kesempatan itu, Sekprov menegaskan, dalam pelaksanaan tugas dilapangan perlu ada koordinasi yang baik agar maksimal dalam mencapai tujuan bersama. Lanjut dikatakan Sekprov, untuk melaksanakannya tentunya harus menggunakan standard operasional prosedur (SOP). "Saya ingin sampaikan, SOP ini penting untuk melaksanakan tugas dan tanggunjawab kita bersama. SOP ini menjadi semacam buku pintar untuk memecahkan masalah siapa dan apa yang dikerjakan", katanya.
Disisi lain Sekprov mengaku, telah membangun dan menyediakan lembaga layanan perempuan dan anak  seperti pusat krisis terpadu (One Stop Crisis Center) baik yang berbasis masyarakat maupun rumah sakit, pusat pelayanan terpadu (PPT), yang telah terbentuk dibeberapa rumah sakit, ruang pelayanan khusus (RPK) baik di Polda maupun Polres. Women Crisis Center yang dikelolah oleh LSM serta lembaga layanan hukum (LHB APIK) dan lain sebagainya. Dan semua itu kata Sekprov, bisa berjalan maksimal jika SOP berjalan sesuai juklak. Dia kemudian mengajak, para peserta agar lewat forum ini perlu disusun SOP tentang koordinasi lembaga layanan dalam penanganan korban. Hal ini penting karena SOP akan memberi arah bagi lembaga-lembaga guna menjalankan tugasnya. Disampimg itu dengan adanya SOP maka lembaga layanan akan mengetahui lingkup pekerjaannya, sehingga dengan kejelasan ruang lingkup ini, Jop Discription akan jelas dan diharapkan tidak akan terjadi tumpang tindih. “Dengan demikian, sinergitas dan kinerja lembaga layanan akan terjaga dengan baik,” pesannya.
Sementara Kaban BP3A Ir Erni Tumundo MSi melalui Sekretaris Jouke Kairupan SE melaporkan,  tujuan kegiatan tersusunnya SOP koordinasi layanan dalam penanganan korban, meningkatkan koordinasi lembaga layanan dalam penanganan korban serta memberi arah bagi lembaga layanan dalam menjalankan tugasnya. Sedangkan peserta merupakan utusan SKPD terkait dan LSM peduli perempuan dan anak sebagai pengelola lembaga penyedia layanan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Sulut, tambah Kairupan (jois).

Baca Juga Bertia Metro Terkait Lainnya