» » HEARING WARGA PENERIMA DANA BENCANA. TAMBUWUN MINTA BPBD TEGAS DALAM PENDATAAN

HEARING WARGA PENERIMA DANA BENCANA. TAMBUWUN MINTA BPBD TEGAS DALAM PENDATAAN

Penulis By on Senin, Oktober 24, 2016 |

METRO MANADO-Senin (24/10/2016), gabungan personil DPRD Manado menerima aspirasi warga kota Manado khususnya warga korban bencana banjir beberapa waktu lalu. Dari pantauan metromanado, kasus dana bencana banjir kota Manado telah menjadi persoalan yang cukup panjang, karena tidak hanya satu atau dua kali warga kemudian datang ke kantor DPRD untuk menyampaikan aspirasi mereka. Menurut WakilKetua Komisi A DPRD Manado  Robert Tambuwun, persoalan dana bencana banjir tidak pernah selesai, padahal pihak DPRD sudah berulang kali menyoroti kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Manado, yang didalamnya ada Maximilian Tatahede selaku Kepala Badan.
“Ada apa sebenarnya denganadana bencana ini. Persoalan dana bencana seolah menjadi sebuah kasus yang tidak ada penyelesaiannya. Padahal dana itu sudah ada di kas Daerah. Belum lagi, Walikota Manado DR GS Vicky Lumentut, berulang kali menyampaikan peringatakan kepada SKPD pengelolah dana bencana serta para PPTK untuk segera menyelesaikan penyeluran dana bencana dengan sbaik-baiknya. Saya kira persoalan ini perlu menjadi perhatian khusus DPRD selaku lembaga pengawas jalannya pemerintahan,”tegas Tambuwun usai mengikuti hearing, bertempat di ruang rapat gabungan Kantor DPRD Manado. Tambuwun berharap, agar pihak BPBD tegas dalam pendataan warga korban bencana, sehingga warga yang berhak untuk menerima bantuan segera mendapatkan hak mereka, karena dari hearing bersama warga korban bencana banjir, terangkat bahwa bahwa ada beberapa warga yang pantas untuk menrima bantuan hingga kini belum mendapatkan haknya. Dan mengenai persoalan warga yang berada di perbatasan kota Manado dan Kabupaten Minahasa harus diperjelas dengan identitas diri, sehingga pemerintah tidak menjadi bulan-bulanan warga. Kemudian DPRD selaku lembaga pengawas juga tidak dianggap seolah membiarkan persoalan warga ini.”Saya kira perlu adanya ketegasan dari BPBD, terutama Kepala Badannya. Hal ini menyangkiut dana sehingga bisa saja terjadi kesalahan pendataan. Saya ingatkan, agar pihak terkait tidak main-main soal dana bencana ini,”tegas Ketua DPC-Partai Hanura Manado ini.
Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)  Kota Manado, Maxmilian Tatahede menjelaskan, pihaknya sudah menjalankan tugasnya sebagaimana yang harus dilakukan oleh pemerintah. Dia mengatakan, yang berhak untuk menerima dana bencana banjir, adalah warga kota Manado yang sah. Terkait warga yang mengaku warga kota Manado itu, akan segera dikordinasikan dengan Pemerintah Kabupaten Minahasa, guna menghindari persoalan hukum.”Selain melakukan konsultasi dengan Pemkab Minahasa, kami juga akan mengkonsultasikan persoalan ini kepada pihak Pemerintah Pusat di Jakarta,”tandas Tatahede.(Jose)
Baca Juga Bertia Metro Terkait Lainnya