» » INI HASIL KONSULTASI KOMISI D DPRD MANADO KE BNPB TERKAIT PENYALURAN DANA BENCANA BANJIR MANADO

INI HASIL KONSULTASI KOMISI D DPRD MANADO KE BNPB TERKAIT PENYALURAN DANA BENCANA BANJIR MANADO

Penulis By on Jumat, Agustus 19, 2016 |

ROMBONGAN KOMISI D DPRD MANADO SELESAI KONSULTASI KE BNPB JAKARTA
METRO JAKARTA-Jumat (19/08/2016), Komisi D Dewan Kota Manado melakukan konsultasi ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta. Konsultasi yang dilakukan Komisi D itu, berkaitan dengan maraknya pembicaraan soal penyaluran dana bencana banjir dan tanah longsor yang menimpa warga kota Manado tahun 2015 silam. Menurut Sekretaris Komisi D DPRD Manado Sonny Lela, DPRD selaku lembaga pengawas pemerintahan di Kota Manado, telah beberapa kali menerima aspirasi warga kota Manado, dan hal itu disampaikan langsung warga ke Kantor DPRD. Itu sebabnya pihak DPRD mengambil langkah tegas dengan melakukan konsultasi ke institutsi yang lebih berhak memberikan penjelasan yakni Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta. Dan dari hasil konsultasi tersebut, BNPB memberikan penjelasan mengenai untung rugi sebuah daerah dalam proses penyeluran dana bencana.”Seluruh personil Komisi D melakukan konsultasi mengenai mekanisme penyaluran dana bencana. Ini menyangkut hak warga korban bencana di Manado. Sebagai Wakil rakyat kita tidak boleh diam. Artinya konsultasi yang kami lakukan adalah untuk membantu pemerintah dalam proses penyaluran dana bencana yang dialami ribuan warga kota Manado,”kata Lela.
Dijelaskan Lela,berdasarkan arahan Deputy Rehabilitasi & Rekonstruksi Ir.Hermansyah.MM, pihaknya sangat mengharapkan agar Pemkot segera menyalurkan bantuan tersebut hingga akhir September,sehingga untuk tahap kedua yg diusulkan oleh walikota segera di proses. “kami mengharapkan agar Komisi D turut berperan serta dalam pengawasan pelaksanaan di lapangan, karena bagi kami sudah tidak bermasalah. Semua kami lakukan berdasarkan aturandan mekanisme yang berlaku dan untuk masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan tetapi belum terdaftar akan cek langsung dan segera melakukan proses sehingga yang berhak mendapat bantuan harus menerimanya. Tolong sukseskan progeram ini kata Lela, menirukan pernyataan Deputy Rehabilitasi & Rekonstruksi Ir.Hermansyah.MM disela-sela konsultasi.
Sementara itu, Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Fatmah Binsyech Abubakar yang juga ikut dalam konsultasi ke BNPB, mendapat informasi berharga. Kepada metromanado di Jakarta usai mengikuti konsultasi bersama rombongan Komisi D, Fatmah mengatakan,  jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana  Pasal 1 angka 1 UU 24/2007, maka bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat  yang disebabkan  oleh faktor alam sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, serta dampak psikologis bagi warga yang tertimpa bencana. Itu sebabnya kata Fatmah, Pada dasarnya, dana penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang mana pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga mendorong partisipasi masyarakat di dalamnya sebagaimana disebut dalam Pasal 60 angka (1) dan (2) UU 24/2007. Dan guna mendapatkan penjelasan secara detil kata Fatmah, maka Komisi D melakukan konsultasi ke Jakarta atas persetujuan Pimpinan Dewan. Lanjut dikatakan Fatmah, konsultasi yang dilakukan Komisi D adalah bukti kepedulian DPRD secara kelembagaan untuk membentu pemerintah Kota, sekaligus mendorong percepatan penyeluran dana bencana yang sudah  di transfer BNPB ke Rekening pemerintah Kota Manado.”Kunsultasi Komisi D ke BNPB tidak main-main. Kita tau bersama, bahwa tersendatnya penyeluran dana bencana banjir dan tanah longsor, sudah menjadi pembicaraan di kalangan masyarakat, baik di ruang-ruang publik maupun di rumah-rumah kopi. Itu sebabnya DPRD, dalam hal ini Komisi D selaku representatif dari warga kota Manado, meminta agar pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), segera menyelurkan dana bencana yang sudah berada di kas daerah,”kata srikandi komisi D ini. Dijelaskan Fatmah, jika sampai pada waktu yang ditetapkan pihak BNPB, Pemerintah kota Manado belum selesai menyalurkan dana bencana tahap pertama, maka usulan Pemkot Manado untuk mendapatkan dana bencana tahap ke dua tidak akan direalisasikan pemerintah pusat dalam hal ini BNPB.”Saya kira Pemkot harus secepatnya menyalurkan dana bencana kepada warga yang pantas untuk menerimanya,”tandas Ibu cantik yang dikenal akrab dengan wartawan ini. Rombongan Komisi D DPRD dipimpin langsung Ketua Komisi Apriano Saerang ST, kemudian Sekretaris Sonny Lela, Wakil Ketua diana Pakasi, Deasy Roring Anggota, Markho Tampi Anggota, Fatmah Binsyech Abubakar Anggota dan Nur Wahid Anggota.
 Laporan: Joppy Senduk dari Jakarta

Baca Juga Bertia Metro Terkait Lainnya