» » PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD MANADO KONSULTASI PENYUSUNAN APBD 2017 KE KEMENDAGRI

PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD MANADO KONSULTASI PENYUSUNAN APBD 2017 KE KEMENDAGRI

Penulis By on Rabu, Juli 27, 2016 |

SUASANA DI KEMENDAGRI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD SEDANG MENDAPAT ARAHAN DARI STAF AHLI KEMENTERIAN DALAM NEGERI MURWOTO
METRO JAKARTA-Pimpinan dan Anggota DPRD Manado, Selasa (26/07/2016), melakukan konsultasi ke Kementerian dalan negeri, mengenai penyusunan APBD tahun anggaran 2017, serta perubahan organisasi perangkat daerah. Rombongan DPRD Manado, dipimpin langsung Ketua DPRD Manado Noortje Van Bone (NVB), dan diterima oleh Staf ahli Direktorat Perencanaan daerah Kementerian dalam negeri republik Indonesia Murwoto.
Dijelaskan NVB, mekanisme penyusunan APBD 2017 telah disampaikan Pak Murwoto, sebagaimana diatur dalam Peruturan menteri dalam negeri no. 31 tahun 2016, tentang pedoman penyusunan pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2017, perlu dikonsultasikan ke Kemendagri, sebab anggaran belanja daerah yang selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama baik pemerintah daerah serta DPRD, yang kemudian ditetapkan dengan peraturan daerah. Dari hasil konsultasi itu, kata NVB, pedoman penyusunan APBD adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah daerah dalam penyusunan, pembahasan serta penetapan APBD.
Lanjut dikatakan Van Bone, mekanisme penyusuanan ABPD 2017, meliputi sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah. Selanjutnya mengenai urusan organisasi perangkat daerah, yang melaksanakan urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam undang-undang no. 23 tahun 2014, tentang pemerintahan daerah, belum ditetapkan, maka penyusunan APBD tahun anggaran 2017 didasarkan pada urusan pemerintah dan organisasi perangkat daerah yang diatur dalam peraturanpemerintah no 38 tahun 2007tentang pembagian urusan pemerintahan pusat, pemerintah propinsi serta pemerointah kabupaten dan kota, dan peraturan pemerintah no 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah.”Seperti inilah hasil konsultasi kami ke Kemndagri. Jadi mekanisme penyusuanan ABPD 2017, meliputi sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah. Selanjutnya mengenai urusan organisasi perangkat daerah, yang melaksanakan urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam undang-undang no. 23 tahun 2014, tentang pemerintahan daerah, belum ditetapkan, maka penyusunan APBD tahun anggaran 2017 didasarkan pada urusan pemerintah dan organisasi perangkat daerah yang diatur dalam peraturanpemerintah no 38 tahun 2007tentang pembagian urusan pemerintahan pusat, pemerintah propinsi serta pemerointah kabupaten dan kota, dan peraturan pemerintah no 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah,”tandas Politisi partai demokrat Manado ini.(jose)

Baca Juga Bertia Metro Terkait Lainnya