Berita Populer

KETUA DEWAN: KENAIKAN KESEJAHTERAAN DPRD HARUS DIIKUTI PENINGKATAN KINERJA

NOORTJE VAN BONE
METRO MANADO-Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah menaikan uang kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD di seluruh Indonesia termasuk DPRD Kota Manado. Dan hal itu sudah dituangkan lewat  Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD disetiap Daerah.
Peraturan Pemerintah itu, secara resmi ditetapkan pada tanggal 2 Juni 2017. Artinya peraturan mengenai tunjangan DPRD yang sebelumnya diatur lewat Peraturan Pemerintah PP  no. 24 tahun 2014 tidak lagi diberlakukan sebab sudah ada PP no 18 tahun 2017.
Menurut Ketua DPRD Manado Noortje Van Bone, besaran tunjangan atau kesejahteraan bagi anggota DPRD sudah bertambah dan sedang dalam proses pembahasan Ranperda oleh Pansus.”Saya yakin, dengan bertambahnya uang kesejahteraan DPRD secara kelembagaan akan membuat DPRD lebih nyaman dalan menjalankan tugas dan fungsinya selaku pejabat negara yang dipilih oleh rakyat,”kata Politisi Partai Demokrat Manado ini Selasa (25/07/2017) di Manado.

Pada bagian lain kata Van Bone, fasilitas bagi anggota DPRD juga ditambah lewat uang rumah jabatan, rumah dinas, hingga kendaraan dinas. Dan yang paling menakjubkan adalah, jika pimpinan DPRD tidak menggunakan kendaraan dinas maka akan menerima uang transportasi. Diperkirakan ketambahan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD akan naik hingga 80 persen.

Sebagaimana diatur lewat Peraturan Pemerintah no 18 tahun 2017, DPRD menerima tunjangan Komunikasi yang disesuaikan dengan pendapatan daerah, yang cukup fantastis yang terbagi dalam tiga kategori yakni, Kota Kategori tinggi, sedang dan rendah. Kenaikan uang kesejahteraan DPRD Manado tersebut, diharapkan juga dapat meningkatkan kinerja Anggota DPRD.(jose)










TUNJANGAN KESEJAHTERAAN DPRD NAIK. TAMPI: ANGGARAN PERJALANAN DINAS PERLU PENGURANGAN 30 PERSEN


METRO MANADO-Tunjangan Kesejahteraan serta uang jasa pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD yang terdiri atas uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain seperti, tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses, saat ini sudah ditindaklanjuti DPRD Manado dengan membentuk Panitia khusus, dan kini pihak Pansus sudah dan sedang melakukan pembahasan terkait Ranperda tentang kenaikan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan mengacuh pada Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2017. Demikian ditegaskan Sekretaris Pansus Markho Tampi kepada metromanado, Selasa (25/07/2017). Dijelaskan Tampi, setelah selesai dibahas, maka Walikota akan mengeluarka peraturan Walikota (Perwal) sebagai tindaklanjut dari hasil pembahasan Pansus. Selain itu, Perwal juga akan disesuaikan dengan Permendagri yang nantinya akan segera dikeluarkan dalam waktu dekat ini.”Jadi kami selaku Pansus sedang melakukan pembahasan, Ranperda tentang tunjangan kesejahteraan dan uang jasa pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD, setelah ditetapkan menjadi peraturan derah (Perda), maka perda tersebut akan ditindaklanjuti dengan peraturan Walikota (Perwal), sambil menunggu turunnya Permendagri,”kata Tampi. Dengan adanya niat baik pemerintah dengan memperhatikan kesejahteraanPimpinan dan Anggota DPRD, maka harus pula diikuti oleh peningkatan kinerja DPRD secara kelembagaan.”Jadi kita tidak lagi harus menerima gaji buta. Tugas DPRD sebagai representasi dari rakyat harus berjalan sesuai fungsinya, yakni Fungsi Legislatif yang diwujudkan dalam Pembentukan Undang-Undang bersama Presiden kemudian fungsi Anggaran yakni melakukan penetapan anggaran Pendapatan belanja (APBD) yang diajukan Walikota. Dengan kenaikan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD itu, maka tidak perlu menganggarkan perjalanan Dinas yang terlalu tinggi.”Saya berani katakana, bahwa anggaran untuk perjalanan Dinas dipotong hingga 30 persen. Dan itu wajar karena kita harus focus didaerah. Tidak perlu setiap minggu harus kunjungan kerja dan sebagainya. Memang kita masih perlu banyak belajar tentang berbagai peraturan serta melakukan komparasi pembangunan di daerah yang lebih maju dari Kota Manado, tetapi tidak perlu setiap satu minggu. Jika perlu satu bulan sekali DPRD melakukan kunjungan kerja atau semiisal Study Komparasi. Tetapi yang penting adalah hal mengenai Bimtek,”tandas Tampi.(jose)

GUBERNUR OLLY DONDOKAMBEY TANDATANGANI SK CPNS GGD SULUT DI JAKARTA


METRO JAKARTA-Ini adalah kabar yang menggembira bagi para Guru Garis Depan (GGD) Sulawesi Utara yang telah sabar menanti Surat Keputusan (SK) Nomor Induk Pegawai Calon Pegawai Negeri Sipil (NIP-CPNS).
Kebenaran berita ini, dijelaskan lewat Rilis dari Humas Pemprov Sulut yabng memuat tentang penandatanganan Gubernur Sulut, Olly Dondokambey, SE selaku pejabat pembina kepegawaian pemerintah provinsi, mengenai SK-NIP CPNS GGD Sulut Angkatan II di Jakarta, Senin (24/7/2017) malam.
Penandatangan ini untuk menindaklanjuti tahapan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang telah menetapkan SK dan NIP CPNS bagi 3.490 GGD se-Indonesia yang terhitung mulai tanggal (TMT) 1 Agustus 2017.
Penetapan ini masuk dalam proses tahap II dari total kelulusan 6.296 GGD tahun 2016. Adapun pada tahap I Penetapan SK CPNS GGF 2016 telah dilakukan untuk 2.806 GGD.
Adapun, perekrutan GGD itu merupakan bagian pelaksanaan Program Prioritas sesuai dengan Nawa Cita ketiga Presiden Joko Widodo yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa.(jois)

RATUSAN KOPERASI DI BITUNG TERANCAM BUBAR


METRO BITUNG- Bertempat di Kantor Daerah Kota Bitung (Dekopinda) Kelurahan Manembo-nembo tengah Kecamatan Matuari. Koperasi Air Laut Bitung menggelar RAT (Rapat Anggota Tahunan). Senin (24/07/2017) Pukul 10:00

Dalam kesempatan itu Kabid Koperasi dan dan UKM Bitung Hellen M Rau memberitahukan bahwa, 131 dari 507 Koperasi yang ada di Kota Bitung terancam akan dibubarkan oleh Dinas Koperasi dan UKM karena dinyatakan sudah tidak aktif.

" jumlah keseluruhan koperasi berbadan hukum di Kota Bitung mencapai 507. Dari jumlah itu, tahun ini ada sebanyak 131 koperasi yang diajukan untuk ditutup," Pungkas Rau

Untuk alasan penutupan, Rau menjelaskan, ada beberapa indikator koperasi dinilai tidak aktif. Di antaranya, tidak menggelar Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi 2 tahun berturut-turut, tidak melaporkan kinerja secara triwulan, semester, maupun tahunan, serta tidak ada aktivitas di dalam koperasi sehingga kepengurusan vakum.

" Sebaliknya, kami Dinas Koperasi dan UKM Kota Bitung memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Koperasi Air Laut karena menyelenggarakan RAT ini," Ucap Rau

Sementara itu Ketua Koperasi Air Laut Bitung Ferdy Wolter Jeins Pangalila berharap agar Dinas Koperasi yang akan melakukan penertiban ini, lebih selektif lagi dalam verifikasi pemberian bantuan sebab, ada dugaan beberapa koperasi  di kota bitung yang sudah mendapatkan bantuan alat berupa coolstoris dan pengolahan tepung ikan yang justru tidak di pergunakan.

" sangat di sayangkan sekali bantuan alat tersebut tidak dipergunakan bagaimana semestinya, saya berharap pihak dinas koperasi untuk turun lapangan melihat sendiri, kerena ada beberapa koperasi yang kelihatanya aktif namun dikelola oleh perorangan, yang parahnya lagi alat bantuan tersebut itu di disewakan ke pihak lain, ada  juga alat hanya di diamkan saja," keluh Epang

Menyikapi hal itu Kabid Koperasi dan dan UKM Bitung Hellen M Rau menyampikan bahwa hasil dari RAK yang digelar hari ini  akan disampaikan ke Kepala Dinas Koperasi  Kota Bitung," kami memohon maaf karena Kepala Dinas Koperasi tidak sempat hadir di RAK hari ini dan hanya diwakilkan saja, karena Kadis ada panggilan tugas lain menyangkut kegiatan FPSL( Festival Pesona Selat Lembe) rencana kegiatan Oktober nanti. Hasil dalam RAK hari ini akan di sampaikan ke Kadis, apa yang jadi keputusan nanti secepatnya kami beritahukan" Tutup Rau.

(Ivan)






JEREMY LUMENTUT TERPILIH JADI PASUKAN PASKIBRAKA TINGKAT NASIONAL 2017

JEREMY LUMENTUT SAMPING DIAPITI WALIKOTA GSVL DAN IBUNYA GUNAKAN KEMEJA JEANS BIRU
METRO MANADO-Siswa SMA Kristen Eben Haezar Manado Jeremy Oliver Yuddy Lumentut menorehkan prestasi yang membanggakan setelah berhasil menjadi anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Nasional tahun 2017, utusan Propinsi Sulawesi Utara (Sulut). Joy panggilan akrab putra pasangan Ventje Ody Lumentut dan Fransisca Kolanus itu, menyisikan calon anggota Paskibraka lainnya di Sulut. Apalagi, persaingan untuk memperebutkan tiket ke Jakarta sangat ketat karena harus bersaing dengan putra-putri terbaik dari 15 kabupaten/kota se Sulut. Untuk Paskibraka putri terpilih Tania Wulan Mokoginta, siswa SMA Negeri 1 Kotamobagu. Keduanya, direncanakan akan bertolak ke Jakarta pada Selasa (25/07) besok, untuk mengikuti sejumlah agenda latihan sebelum bertugas dalam upacara detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-72 di Istana Negara, 17 Agustus nanti. “Saya sudah siap untuk mengharumkan nama Sulawesi Utara dan Kota Manado khususnya, sebagai utusan Sulut untuk Paskibraka tingkat Nasional tahun 2017,” ujar Joy, usai diterima Wakil Walikota Manado Mor Dominus Bastiaan SE, di ruang kerja Wawali, Senin (24/07) siang tadi. Sementara, Wawali Mor menegaskan Pemerintah Kota (Pemkot) Manado mendukung penuh Jeremy Lumentut, sebagai anggota Paskibraka Nasional utusan Sulut tahun 2017. Mengingat sebelum menjadi anggota Paskibraka Nasional, remaja kelahiran 7 September 2001 tersebut, adalah anggota Paskibraka Kota Manado. “Sebagai pemerintah Kota Manado, saya dan Pak Walikota sangat mendukung Jeremy Lumentut menjadi anggota Paskibraka tingkat Nasional. Ini adalah contoh dan teladan bagi generasi muda di Kota Manado untuk terus berprestasi,” tukas Wawali Mor. Sebelum bertemu Wawali Mor, Joy sempat audensi dengan Walikota DR Ir GS Vicky Lumentut SH MSi DEA, di ruang kerja Walikota Manado pada 14 Juli lalu saat HUT Kota Manado ke 394.(jose)

WAGUB KANDOUW-RUU MINOL DIHARAPKAN TIDAK HAMBAT SEKTOR PARIWISATA SULUT

METRO MANADO-Rancangan Undang-Undang (RUU) Minuman Beralkohol (Minol) yang termasuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) diharapkan mampu mendukung sektor pariwisata di Sulawesi Utara.
Hal itu disampaikan Wakil Gubernur, Drs. Steven O.E Kandouw dalam pertemuan dengan Badan Legislasi DPR RI dalam rangka penyerapan aspirasi untuk Penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018 yang dilaksanakan di Ruang C.J. Rantung, Senin (24/7/2017) siang.
"RUU Minuman Beralkohol sebaiknya dinamis. Di Sulut ada 40 ribu petani aren yang kemudian diproduksi menjadi minuman beralkohol yaitu cap tikus," katanya.
Oleh karenanya, Kandouw meminta agar Badan Legislasi DPR RI menyusun RUU Minuman Beralkohol dengan memperhatikan perbedaan pandangan di setiap daerah. Terutama daerah yang banyak dikunjungi wisatawan mancanegara.
"Alangkah baiknya larangan minuman beralkohol jangan digeneralisir. Apalagi Sulut banyak dikunjungi wisatawan dari Cina dan negara lainnya yang tentunya memiliki kebudayaan yang berbeda-beda," ujarnya.
Disamping itu, Kandouw juga menyebutkan pentingnya penyusunan RUU Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepulauan. Hal itu disebabkan tata kelola di daerah kelautan berbeda dengan daratan. Potensi lautan di daerah kepulauan sangat tinggi, namun jika salah dalam mengelolanya maka daerah itu akan rugi besar.
"RUU ini sangat penting bagi percepatan pembangunan di provinsi Kepulauan seperti Sulut. Nantinya penanganan potensi di kepulauan bisa dioptimalkan," imbuhnya.
Di tempat yang sama, Ketua Badan Legislasi DPR RI, Dr. Supratman Atgas menjelaskan bahwa semua RUU yang dihasilkan oleh Badan Legislasi DPR telah melalui proses panjang yang juga menyertakan berbagai perbedaan yang terdapat dalam setiap provinsi.
"Kita menciptakan RUU yang menggambarkan keragaman daerah di Indonesia. Termasuk RUU minuman beralkohol. Bisa saja ada pengecualian untuk daerah-daerah tertentu misalnya daerah wisata yang banyak dikunjungi wisatawan asing," tandasnya.
Supratman juga menyampaikan harapan adanya masukan dari setiap daerah yang dikujungi Oleh Badan Legislasi DPR RI.
"Kita berharap dalam rangka penyusunan Prolegnas ada usulan berharga dari setiap daerah yang dikunjungi. Karena masih jarangnya usulan dari daerah tentang RUU yang masuk Prolegnas. Misalnya tentang perlindungan nilai budaya atau RUU tentang peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan RUU lainnya," bebernya.
Diketahui, Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis untuk periode 2015-2019 yang disusun oleh DPR dan Pemerintah.
Penyusunan Prolegnas di lingkungan DPR dilakukan dengan mempertimbangkan usulan dari fraksi, komisi, anggota DPR, DPD, dan/atau masyarakat.
Pada awalnya total RUU yang masuk dalam Prolegnas periode 2015-2019 berjumlah 159 RUU.Namun jumlah itu direvisi menjadi 160 RUU karena adanya penambahan RUU Kewirausahaan yg diusulkan oleh DPR
Pertemuan itu turut dihadiri Anggota Badan Legislasi DPR RI, perwakilan dari instansi terkait.(jose)

HADIRI IBADAH SYUKUR HUT KE-100 GMIM RANOYAPO. GUBERNUR INGATKAN PENTINGNYA SEMANGAT PELAYANAN


METRO MANADO-Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey, SE, Minggu (23/07/2017) menghadiri ibadah syukur HUT ke-100 GMIM Ranoiapo di Minahasa Selatan.
Dalam sambutannya, Olly berharap dengan bertambahnya usia yang mencapai satu abad itu dapat memotivasi jemaat untuk terus mengevaluasi perjalanan pelayanan kehidupan berjemaat selama ini.
"Semangat untuk terus melayani dan berbagi kasih dengan sesama dapat terus mengalir baik dalam kehidupan berjemaat maupun bermasyarakat," katanya.
Gubernur Olly juga mengingatkan jemaat GMIM Kalvari Ranoiapo untuk selalu dapat bersinergi dengan pemerintah dalam memerangi berbagai permasalahan di tengah masyarakat.
"Jemaat dapat memaknai momentum ini untuk mensinergikan langkah dan mendukung program pemerintah dalam memerangi kemiskinan, pengangguran, narkoba dan tindak kekerasan dengan meningkatkan fungsi kontrol sosial di masyarakat dan tidak bersikap saling apatis namun saling mengingatkan satu sama lain," ujarnya.
Lebih jauh, Olly juga menghimbau seluruh jemaat mampu menerapkan kehidupan yang bertoleransi.
"Karena jemaat sekalian merupakan sesama anggota dalam suatu kesatuan yang saling membutuhkan, dalam artian menghargai perbedaan pendapat, perbedaan profesi maupun perbedaan suku, agama dan ras," imbuhnya.
Kegiatan itu turut dihadiri Ketua TP-PKK Sulut, Ir. Rita Tamuntuan, Wakil Bupati Minahasa Selatan, Frangky Wongkar, SH dan Kepala Biro Umum, Clay June Dondokambey, S.STP, M.AP.(Maykel Senduk)


APEKSI 2017: MASYARAKAT KOTA MALANG SERBU STAND PEMKOT MANADO. KAENG MANADO LARIS MANIS


METRO MALANG-Pemerintah Kota Manado ikut serta dalam ajang promosi kota-kota peserta Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) dalam iven Indonesia City Expo (ICE) 2017 di kompleks Stadion Gajayana, Kota Malang, Propinsi Jawa Timur. Stand pemkot Manado mengundang perhatian masyarakat Malang dan sekitarnya.dimana stand Pemkot Manado menampilkan berbagai produk lokal unggulan khas Manado baik kain khas maupun makanan kaleng olahan dan souvenir kerajinan tangan khususnya menjelang Iven Manado Fiesta 1-10 Septembet mendatang. Namun, sejak dibuka stand yang terletak di depan pintu masuk utama pameran, langsung diserbu pengunjung.Salah satu yang menarik bagi pengunjung yakni Kaeng Manado, yang merupakan batik khas Kota Manado. Tidak hanya habis terjual, juga kebanjiran pesanan. Kaeng Manado ternyata memiliki daya tarik tersendiri karena dianggap unik dengan corak dan motif menggambarkan kerukunan umat beragama di Manado, serta terdapat gambar ikan purba Coelacanth yang telah menjadi ikon Kota Manado. “Saya penggemar Batik dari seluruh Indonesia, batik Manado yang katanya disebut Kaeng Manado sangat unik corak dan motifnya. Saya belum menemukan batik yang coraknya ada gambar tempat ibadah. Kaeng Manado ini sangat unik, makanya saya sangat tertarik karena ada unsur religinya,” ujar Wiwid Kusnaidi, salah seorang pengunjung dari Kota Malang.Pihak Dinas Pariwisata Kota Manado sebagai penanggung jawab pameran melalui Sekretaris Dinas Pingkan Matindas SE, mengakui jika stand pameran Pemkot Manado banyak dikunjungi pengunjung baik dari Kota Malang maupun peserta APEKSI lainnya.Tak heran dibeberapa iven City Expo sebelumnya, stand Kota Manado selalu tampil sebagai juara. Dan semoga saat akan di tutup Minggu (20/07/2017) hari ini, Stand Pemkot Manado kembali akan meraih prestasi yang memuaskan. "Selain karena ada Kaeng Manado-nya, juga karena pak Walikota GS Vicky Lumentut sudah sangat akrab dengan peserta APEKSI. Sehingga kita dinas terkait harus tampil prima dan maksimal, agar bisa menjadi daya tarik pengunjung di Kota Arema tersebut,” tukasnya.Menurut Matindas, dirinya tidak menyangka jika permintaan terhadap Kaeng Manado cukup tinggi dalam ICE 2017 di Kota Malang. Sehingga, stok yang dibawa dari Manado tidak mencukupi dan memenuhi pesanan pengunjung stand. "Stok Kaeng Manado yang disediakan di stand pameran dirasakan memang kurang. Tapi, jika ada yang ingin atau suka memiliki, maka bisa memesannya di Pemkot Manado lewat email ataupun contact person kami," pungkasnya.Pameran ICE dalam rangka Rakernas APEKSI di Kota Malang, berlangsung selama lima hari 19-23 Juli 2017.(jose)




PETANI JAGUNG DI DESA POPONTOLEN KECEWA

METRO POPONTOLEN-Para petani Jagung di Desa Popontolen Kabupaten Minahasa Selatan menjerit. Itu karena janji Bupati Tetty Paruntuh yang menjanjikan bantuan pupuk serta alat pertanian tidak seperti yang diharapkan. Menurut salahsatu petani (RR) alias Roy, pupuk yang dijanjikan oleh bupati secara gratis ternyata harus mereka bayar setelah selesai Panen. Demikian juga dengan alat pertanian seperti alat bajak, pihak petani harus mengeluarkan dana sebesar Rp130 ribu per jam. Ini tentu tidak sesuai dengan pernyataan Bupati yang tentang bantuan alat pertanian secara gratis kepada para petani Jagung.”Bilang kwa mo bantu petani supaya produksi jagung di Minsel meningkat. Apa yang dorang bantu, samua bayar. Bajak lahan bayar dan pupuk juga bayar. Berarti Ibu Bupati pejanji sama deng nyanda,”ujar Roy yang kecewa dengan janji Bupati lewat. Awalnya salahsatu pengusaha mendatangi perkebunan kami dan mengaku telah bekerja sama dengan Kabupaten Minahasa Selatan. Mereka kemudian berjanji akan akan terus mengawali serta memantau perkembangan. Namun hingga kini pengusaha itu tidak pernah dating lagi untuk memantau perkembangan pertanian kami yang telah kami Tanami jagung di lahan seluas 2,7 hektar.”Sama dengan nyanda jo Ibu Bupati pejanji,”tandasnya kecewa.(maykel senduk)

WAGUB SULUT STEVEN KANDOUW HADIRI PELANTIKAN LMI MINAHASA

METRO MANADO-Sabtu (22/07/2017) Wakil Gubernur Steven Kandouw menghadiri pelantikan (Laskar Manguni Indonesia)  LMI-Minahasa. Dalam sambutannya Wagub mengatakan, sebagai pemerintah provinsi sulawesi utara.”Saya ucapkan selamat mengembam tugas dan amanah , kepada segenap pengurus yang baru dilantik, dengan harapan kiranya pelantikan imi akan diikuti dengan komitmen dan karya terbaik dalam peran dan eksistensi Laskar Manguni Indonesia ( LMI ) Minahasa untuk memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah dan bangsa tercinta,”kata Wagub.

Lanjut wagub kandouw, ikhtiar  sumpah dam janji ini harus dilaksanakan untuk membela dan mempertahankan daerah bangsa dan tercinta.
Dan terus mensinergikan dengan visi, misi serta langkah organisasi  dengan pemerintah , terutama dalam mewujudkan pembangunan bangsa  kata wagub.
Mari kita jadikan sulawesi utara sebagai tamansari kerukunan di Indonesia untuk itu saudara- saudara  dituntut  untuk menjadi pelopor kerukunan dan penanaman nilai-nilai pancasila dan pemersatu bangsa, ajak Wagub Kandouw.
Untuk itu diharapakan kepada LMI Minahasa  tetapkan target dan indikator tujuan kerja organisasi yang tinggi, namun tetap realistis memgedepankan musyawarah bersama, sehingga kerja dan pengabdian yang akan diberikan dapat terarah dan berguna bagi keaejahteraan masyarakat, harapnya.
Mari kita kedepankan tanah sulawesi utara khususnya minahasa kepada dunia dengan catatan mereka juga harus mengakui adat minahasa  sebab daerah yang punya dominan culture rata rata aman dan  saya percaya laskar manguni indonesia ada bersama sama dengan pemerintah untuk menjaga kedaulatan rakyat, tutup Wagub Steven Kandouw.
Dalam acara tersebut telah Tonaas Wangko Dewan Pengurus Pusat LMI  Hanny Pantouw S.Th  melantik Noldy Lila sebagai Tonaas Wangko LMI Minahasa.
Turut Hadir Bupati Minahasa Jantje W Sajow, Wakil Bupati Minahasa Ivan Sarundayang, Forkopimda Minahasa dan Tonaas Wangko Nusantara  Farry Malonda bersama dengan Pengurus LMI dari Ibukota Jakarta.(jois)

OKNUM WARTAWAN SOROT HEARING TERTUTUP KOMISI D DAN KEPSEK SMP SATU


METRO MANADO-Komisi D DPRD Kota Manado menggelar hearing bersama Kepsek SMP Negeri 1 Manado, beberapa waktu lalu. Namun anehnya hearing itu digelar secara tertutup. Beragam spekulasi pun muncul terkait hearing tersebut. "Hearing ini kami curigai karena ada titipan murid baru dari beberapa legislator namun tidak diakomodir di sekolah itu. Baru sekarang leh Komisi D hearing tertutup," ujar Devy, salah satu wartawan pos liputan DPRD Manado. Deve mengaku tak diizinkan masuk oleh staf komisi bernama Irland. "Saya tak diperkenankan masuk dan pintu langsung ditutup," kesalnya. Sebagaimana dirilis salahsatu media lokal,  personil Komisi D Sonny Lela yang dihubungi via ponsel membantah bila rapat hearing tadi dilakukan tertutup. "Sapa bilang? Rapat ini terbuka. Tadi ada wartawan-wartawan juga masuk. Ada Lerry dan lainnya," aku Sonny. Politisi Partai Buruh yang hijrah ke Partai Golkar ini juga membantah bila hearing dilakukan karena 'titipan' mereka tidak diakomodir SMP Negeri 1. "Tidak ada titipan. Kami panggil Kepsek SMP 1 untuk mengkonfirmasi apakah proses penerimaan murid baru sudah dilakukan sesuai Permen 17/2017 atau tidak. Dan dari data kepsek menyebutkan bahwa semua calon murid baru telah diakomodir, yakni dengan kuota 630 kursi dan yang masuk berjumlah 627 kursi," tukas Lela.(ts/metro)

GUBERNUR SULUT OLLY DONDOKAMBEY TIDAK DISEBUT PENERIMA DANA DUGAAN KORUPSI MEGA PROYEK E-KTP


METRO JAKARTA-Sebagaimana dirilis Humas Pemprov Sulawesi Utara, majelis hakim Tipikor yang diketuai John Halasan Butarbutar menyebutkan sejumlah penerima aliran dana proyek KTP-Elektronik (e-KTP) yang berasal dari anggota DPR, pengacara, anggota konsorsium, Kementerian Dalam Negeri hingga pihak lainnya.
Dalam putusannya, Majelis hakim tidak menyebut nama Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey, SE sebagai pihak yang menerima aliran dana e-KTP dalam putusan terdakwa Irman dan Sugiharto yang dibacakan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (20/7/2017).
Hakim anggota Anwar dalam pertimbangan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyebutkan daftar nama yang menerima uang atau diuntungkan dari proyek e-KTP di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang merugikan keuangan negara Rp 2,3 triliun itu.
"Terdapat pihak-pihak lain yang memperoleh keuntungan," katanya.
Adapun pihak lain yang memperoleh keuntungan proyek e-KTP di antaranya.
1. Miryam S Haryani sebesar USD 1,2 Juta
2. Diah Anggraini sebesar USD 500 ribu
3. Markus Nari USD 400 ribu
4. Ade Komarudin USD 100 ribu
5. Hotma Sitompul USD 400 ribu
6. Husni Fahmi USD 20 ribu dan Rp 30 juta
7. Drajad Wisnu Setyawan USD 40 ribu dan Rp 25 juta
8. Enam orang anggota panitia lelang masing masing 10 juta.
9. Beberapa anggota tim fatmawati masing masing Rp 60 juta
10. Manajemen bersama konsorsium PNRI 137,989 miliar
11. Perum PNRI Rp 107.710.849.102
15. PT. Sandipala Arthaputra Rp 145.851.156.022
16. PT Mega Lestari Unggul Rp 148.863.947.122
17. PT Len industri Rp 3.415.477.799
18. PT Sucofindo Rp 8.231.289.362
19. PT Quadra Solution Rp 79 miliar
"Pemberian uang itu jelas menguntungkan bagi para terdakwa, yang menjadi pertanyaan apakah memang menjadi tujuan para terdakwa untuk melakukan itu, karena para terdakwa termasuk penerima uang dan memberikan kepada pihak lain dan ikut menjadi perantara pemberian dan setidaknya mengetahui pemberian itu," tambah hakim Anwar.
Adapun majelis hakim yang terdiri dari Jhon Halasan Butarbutar, Frangki Tambuwun, Emilia, Anwar dan Ansyori Saifudin dalam perkara ini memvonis mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Irman divonis 7 tahun penjara ditambah denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan ditambah kewajiban membayar denda 500 ribu dolar AS dikurangi 300 ribu dolar AS dan Rp 50 juta subsider 2 tahun kurungan.
Sedangkan terhadap mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Kemendagri Sugiharto divonis 5 tahun penjara ditambah denda Rp 400 juta subsider 1 bulan kurungan ditambah kewajiban membayar uang pengganti 50 ribu dolar AS dikurangi pengembalian 30 ribu dolar AS dan Rp 150 juta subsider 1 tahun kurungan.(hps/metro)

GELAR PARIPURNA. SEJUMLAH FRAKSI KRITIK KEBIJAKAN GUBERNUR DAN WAGUB SULUT


METRO MANADO-Kamis (20/07/2017), Pemerintah Propinsi Sulut yang diwakili Wagub Drs Steven OE Kandouw mendapat kritikan dari sejumlah Anggota DPRD Sulut, dalam rapat Paripurna DPRD Sulut dalam Rangka Pengambilan Keputusan terhadap  Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemprov Sulut Tahun Anggaran 2016. Namun demikian, kritikan terhadap pemerintah oleh DPRD dianggap sebagai dinamika dalam pemerintahan. Itu sebabnya Wagub Steven Kandouw mengatakan, Pemerintah telah menjadi tekad dan berkomitmen untuk terus memantapkan prinsip- prinsip Good and Clean Governance, sebagai landasan untuk menjawab tantangan dan peluang; serta mempercepat laju pembangunan di berbagai bidang kehidupan demi tercipta kesejahteraan bersama.

Atas nama Gubernur Olly Dondokambey SE dan seluruh jajaran Pemprov Sulut, Wagub Drs Steven OE Kandouw menyampaikan banyak terima kasih kepada mitra kerja legislatif atas diterima dan diputuskannya  Ranperda Pertanggungjawaban  Pelaksanaan APBD TA 2016 menjadi Perda.

"Atas nama Gubernur Sulut, Kami memberi apresiasi dan menyampaikan terima kasih atas kerja keras, tekun dan kritis dari teman teman anggota DPRD Sulut, yang melakukan rapat pembahasan Ranperda yang diajukan hingga diputuskan Ranperda ini menjadi Perda," ungkap Wagub Kandouw. Dan diberikan kesempatan memberi tanggapan terhadap pendapat akhir fraksi fraksi di DPRD Sulut terhadap Ranperda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pemprov Sulut Tahun Anggaran 2016.

Pemprov Sulut dibawah kepemimpinan ODSK, lanjut Wagub Kandouw, akan tetap memperhatikan berbagai kritikan dan masukan yang membangun dari DPRD Sulut demi kesejahteraan masyarakat.

Wagub Kandouw juga mencatat sejumlah masukan daripada fraksi fraksi di DPRD Sulut untuk perbaikan lebih lanjut kedepan seperti mengidentifikasi dan memverifikasi sejumlah aset baik aset bergerak maupun tidak bergerak, yang menjadi milik Pemprov Sulut yang hingga kini perlu mendapat kejelasan, termasuk didalamnya instansi mana yang memiliki kewenangan untuk mengelola aset milik Pemprov Sulut itu.,
"  Masalah aset memang kita akui  dalam temuan- temuan BPK masih banyak masalah aset  yang harus kita dalami, dan sikapi, cari, perbaiki, identifikasi ,akumulasi  bersama    dan tetapkan sebagai pemilikan kita. Bapak Gubernur selalu menyampaikan  saya masih ingat betul tahun lalu kepada Dewan yang terhormat  ini untuk membentuk pansus aset, mudah-mudahan tahun berjalan ini  walaupun banyak agenda -agenda yang akan dilakukan pansus aset ini harus kita tingkatkan" ,   harap Wagub

Selain itu, DPRD Sulut juga memberi masukan kepada  OD -SK terkait masih kurangnya disiplin para ASN di lingkup Pemprov Sulut, termasuk bagi pejabat yang tidak Hadir saat rapat  dengar pendapat pembahasan program dan anggaran di DPRD Sulut.

" Bapak Gubernur bilang harus hadir  dalam rapat dengar pendapat ini, supaya dalam rapat dengar pendapat ini banyak hal yang ditemukan selain membahas subtansi juga  bapak -bapak  anggota dewan terhormat bisa memberikan rekomendasi  kepada petugas-petugas  yang ditugaskan dibeberapa SKPD mampu  atau tidak dan khususnya eselon 2 yang tidak hadir ini akan menjadi catatan penting bagi kami dan pertimbangan untuk mengevaluasi kinerja dan sikap mereka, " tandas Wagub Kandouw.

Untuk itu ,sesuai aturan ASN enam bulan setelah pelantikan akan dievaluasi yang mengarah pada reposisi", tegas Wagub

Disisi lain dengan berbagai kritik dan saran serta masukan yang membangun, Wagub Kandouw berharap sinergitas antara Pemprov Sulut dan DPRD Sulut, terus termasuk demi kesejahteraan masyarakat Sulut dalam upaya merealisasikan program operasi daerah selesaikan kemiskinan(ODSK).

Rapat Paripurna DPRD dipimpin Ketua Andrei Angouw didampingi Wakil Ketua Marthen Manuel Manopo dan Wenny Lumentut dan diikuti para anggota DPRD. Hadirpula unsur Forkopimda, Sekprov Edwin Silangen SE MS, perwakilan BPK RI, pimpinan Perbankan, OJK, pejabat teras Pemprov Sulut dan undangan lainnya.

Sebelumnya, anggota DPRD Rocky Wowor selaku perwakilan Banggar DPRD Sulut membacakan hasil sinkronisasi hasil pembahasan mitra kerja eksekutif bersama komisi komisi di DPRD dengan Banggar terkait Pelaksanaan APBD Pemprov Sulut Tahun Anggaran 2016.(jose)

“GEGER” WARGA GIRIAN BAWAH KOTA BITUNG TEMUKAN MAYAT SEBAGIAN BADAN TERTIMBUN TANAH



METRO BITUNG-Warga Girian Bawah lingkungan VI Rt 002 digegerkan dengan penemuan mayat seorang pria dengan posisi tertelungkup, sebagian badan hampir tertimbun pasir. Kamis (20/07/2017).

Korban pertama kali ditemukan oleh seorang nelayan Landaci, pada saat keluar rumah untuk buang air besar namun dikejutkan dengan kaki korban.

" Pada saat keluar rumah untuk buang air besar, tiba-tiba saya melihat kaki korban yang terbaring diatas pasir, dan saya langsung lari melapor kepada ketua Rt," beber Landaci.

Tak lama kemudian, Polisi tiba di lokasi untuk melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) serta langsung melakukan pengumpulan keterangan saksi-saksi.

Ketika di konfirmasi . Kapolres Bitung, AKBP Philemon Ginting SIK MH menyatakan bahwa korban adalah nelayan yang diduga mengalami kecelakaan saat melaut karena cuaca yang sangat buruk.

" diketahui sosok mayat pria itu adalah Youdi Mingkit (56) warga Kelurahan Manembo- nembo Kecamatan Matuari yang sehari-hari berprofesi sebagai nelayan. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh korban ataupun barang bukti lain sebagai petunjuk penyebab korban meninggal dunia. Penyebab kematian belum dapat diketahui secara pasti namun kemungkinan diduga korban mengalami kecelakaan di laut dan terdampar di pesisir pantai. Saat ini korban sudah di RSUD Kota Bitung. (Ivan)

POLRES BITUNG AMANKAN PROSES EKSEKUSI PENGOSONGAN LAHAN DAN RUMAH DI KELURAHAN MADIDIR


METRO BITUNG-Bertempat di kelurahan madidir weru kecamatan madidir, Personil Polres Bitung dan Jajaran melaksanakan Pengamanan Eksekusi pengosongan lahan dan rumah, Rabu (19/07/2017) pukul 09.00 wita Kemarin.

Dalam eksekusi pengosongan lahan dan rumah tersebut, sesuai dengan surat putusan Penetapan yang di bacakan langsung oleh Pegawai pengadilan Negeri Bitung Juru Sita Pieter Rudi Sumi, ANG Nomor : 5 / Pdt.Ek/HT/2015/PN Bit yang dilakukan di depan rumah termohon eksekusi di hadiri oleh Lurah Madidir Weru Anderson Bukid, S.sos dan warga setempat.

Selanjutnya hasil eksekusi Pengosongan lahan dan rumah berdasarkan bunyi risalah lelang yang dibuat oleh kantor pelayanan kekayaan Negara dan lelang di manado Nomor : 1040 / 2014 tanggal 17 Desember 2014 bahwa pada tanggal 16 Desember 2014 telah dilaksanakan penjualan di muka umum (lelang) berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal permanent di atasnya, sesuai SHM No. 113 / Madidir Weru Seluas 360 M2 yang terletak di kelurahan madidir weru kecamatan madidir kota bitung.

Kegiatan Pengamanan di pimpin langsung oleh Kabag Ops Polres Bitung Kompol Taufiq Abdih, SIK memerintahkan personil Sat Intelkam untuk memonitor apabila ada gangguan kamtibmas. Selama berlangsung pengamanan eksekusi pengosongan lahan dan rumah tidak ada terdapat gangguan kamtibmas. (Ivan)




WALIKOTA MANADO GSVL HADIRI UNDANGAN MAHASISWA SULUT KOTA MALANG


METRO MALANG- padatnya kegiatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Kota Malang, tidak menyurutkan kerinduan Walikota Manado DR Ir GS Vicky Lumentut SH MSi DEA menghadiri undangan dan mengambil waktu bertemu dengan mahasiswa asal Sulawesi Utara khususnya pelajar asal Manado di Kota Malang, Rabu (19/07).Pertemuan yang berlangsung penuh keakraban tersebut, dilaksanakan di Guest House Mahasiswa Sulawesi Utara kompleks perumahan De Rumah, jalan Veteran, Kota Malang. “Agenda saya dalam acara APEKSI di Kota Malang sangat padat. Tapi, saya rindu untuk bertemu dengan mahasiswa asal Manado dan Sulawesi Utara yang studi di Kota Malang. Saya juga pernah jadi mahasiswa, jadi saya tahu persis apa yang dirasakan mahasiswa, apalagi yang menuntut ilmu di perantauan,” ujar mantan Ketua APEKSI itu.Menurutnya, sekarang ini Kota Manado sedang berbenah untuk menjadi salah satu dari 15 destinasi wisata yang ditetapkan pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata. Sehingga, butuh pemikiran dari aktifis kampus termasuk mereka yang kuliah di luar Manado.“Baru-baru ini saya menggelar diskusi terkait sejarah Kota Manado. Saya ingin ada sumbangsih pemikiran dari para akademisi termasuk mahasiswa Manado yang ada di Kota Malang. Saya berharap warga Manado yang kuliah disini (Malang) ikut memikirkan Kota Manado kedepan,” ujar Walikota GSVL.
Apalagi, sekarang ini Kota Manado sedang berbenah untuk mendukung program pemerintah di bidang pariwisata. Dimana, bulan September nanti perhelatan agenda pariwisata bertajuk Manado Fiesta 2017 akan digelar.
“Dukungan Pak Gubernur Olly Dondokambey dengan mendatangkan turis sebanyak-banyaknya ke Manado harua diseriusi. Pemerintah Kota Manado kemudian memprogramkan Manado Fiesta yang merupakan bagian dari Pesona Manado yang dilaunching di Kementerian Pariwisata. Saya minta dukungan, agar mahasiswa di Malang ikut membantu kami ikut membangun Manado,” tandas Walikota dua periode tersebut, seraya menyatakan bakal menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) di Kota Malang nantinya. Tampak hadir Wakil Ketua DPRD Sulawesi Utata Marthen Manoppo SH, yang berjanji untuk memasukan anggaran renovasi pembangunan Guest House Mahasiswa Sulawesi Utara di Malang kedepan.(jose)

MENTERI DALAM NEGERI BUKA RAKERNAS APEKSI KE-XIII 2017 DI KOTA MALANG


METRO MANADO-Rabu (19/07/2017), Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) ke-XII, dibuka secara resmi oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, di Convention Hall Hotel Savana, Kota Malang, Propinsi Jawa Timur.
Rakernas yang diikuti 98 Walikota se Indonesia itu, merupakan iven yang sangat penting dalam menentukan arah kebijakan Nasional. Sehingga, muncul keselarasan dan sinergitas program antara Pemerintah pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten.Hal itu dikatakan Mendagri dalam sambutan membuka secara resmi Rakernas APEKSI. Menurutnya, Walikota harus memiliki ketegasan dalam menilai kinerja bawahannya. Jika tidak mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sebaiknya diganti saja. “Melalui forum APEKSI ini, saya minta para Walikota untuk bisa bersikap tegas. Jika tidak mencapai apa yang menjadi konsepsi Walikota, ya diganti saja. Jangan sampai pejabat yang dibawahnya itu menghalangi pencapaian visi dan misi Walikota,” tandas Mendagri.
Selain itu, tambah Mendagri, fungsi dan kedudukan kepala daerah dan wakilnya sudah jelas dan jangan dibenturkan. “Seorang kepala daerah baik itu gubernur, walikota maupun bupati sudah jelas fungsinya sebagai pemimpin di daerah. Posisi wakil apakah wakil gubernur, wakil walikota ataupun wakil bupati tidak bisa menggantikan posisi gubernur, walikota dan bupati. Wakil ya wakil,” tegas Mendagri. Selain itu, Mendagri mengingatkan kepada 98 walikota anggota APEKSI agar bekerja dengan baik tanpa melanggar aturan yang bisa menyeret pada perbuatan korupsi. “Bekerjalah dengan baik. Ikuti semua aturan yang ada. Bangun sinergitas program antara pemerintah pusat yang dijabarkan dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional), kemudian pemerintah propinsi dengan program gubernur dan tentunya program walikota yang dijabarkan sampai ke kepala desa atau lurah,” tukas Mendagri.

Sebelumnya, Ketua Umum APEKSI Airin Rachmi Diany SH MKn mengatakan Rakernas APEKSI ini sangat penting untuk memantapkan peran Pemerintah Kota dalam menata sistem pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga menjadi semakin baik, serta upaya mempercepat pembangunan daerah. "Rakernas ini sangat penting dan strategis, karena merupakan sarana untuk menata dan mengoptimalkan peran pemerintah kota dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan mewujudkan pemerintahan kota yang bersih, transparan dan akuntabel, yang merupakan prinsip-prinsip dari terwujudnya Good Governance," tandasnya.
Lanjut dikatakan Walikota Tangerang Selatan yang baru setahun menggantikan Walikota DR Ir GS Vicky Lumentut SH MSi DEA itu, pelaksanaan Rakernas APEKSI ini merupakan salah satu tindak lanjut dari Musyawarah Nasional (Munas) APEKSI tahun 2016 lalu di Kota Jambi, sebagai forum tukar informasi dan pengalaman. "Rakernas ini dapat dijadikan sebagai forum koordinasi yang rutin diadakan setiap tahun oleh para anggota APEKSI, yang hingga saat ini telah berjumlah 98 kota, untuk membahas dan memecahkan bersama masalah-masalah yang di hadapi dalam penyelenggaraan pemerintah kota," tukas Airin.
Terpisah, mantan Ketua APEKSI Walikota GSVL yang sekarang menjabat Ketua Dewan Pengawas APEKSI menyatakan dukungan terhadap penyelengaraan APEKSI di Kota Malang. Apalagi, banyak isu strategis yang menjadi agenda pembahasan dalam Rakernas APEKSI tahun 2017.“Rakernas APEKSI tahun 2017 ini, akan membahas berbagai topik strategis seperti reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel, serta bebas dari korupsi di pemerintah kota,” tandas Walikota GSVL.Acara diisi dengan pemaparan terkait pemberantasan korupsi oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan. Tampak hadir Gubernur Jawa Timur DR H Sukarwo dan Walikota Malang HM Anton.
Rangkaian kegiatan Rakernas APEKSI di Kota Malang ini, juga dilaksanakan pawai budaya dan pameran promosi daerah dalam Indonesia City Expo (ICE) tahun 2017.(jose)



KLARIFIKASI BAWASLU SOAL PELAKSANAAN FGD YANG TIDAK LIBATKAN IWO-SULUT. HERWYN MALONDA: "KAMI MINTA MAAF"

SUASANA KONFRENSI PERS IWO DAN BAWASLU SULUT
METRO MANADO-Rabu (19/07/2017), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menggelar pertemuan dengan Ikatan Wartawan Media Online  (IWO) Sulut, bertempat disalahsatu Rumah Kopi di Manado. Pertemuan tersebut, sekaligus menjadi ajang klarifikasi Bawaslu, terkait pelaksanaan FGD yang tidak melibatkan media online yang bernaung di bawa Ikatan Wartawan Online (IWO) Sulut. Dalam pertemuan atau yang biasa disebut Konfrensi pers situ, Bawaslu kemudian meminta Ketua IWO Sulut Vicktor Rarung menyampaikan beberapa hal terkait pemberitaan media online yang terkesan memandang sebelah mata media Online. Diakui Rarung, bahwa ada beberapa media online yang mengangkat tentang pelaksanaan FGD karena tidak dilibatkan dalam kegiatan tersebut. Itu sebabnya kata Rarung, Bawaslu diminta untuk menyampaikan klarifikasi terkait pemberitaan tersebut.”Sebagai Ketua IWO Sulut, saya tentu harus berada paling depan untuk memediasi setiap gejolak yang muncul kepermukaan yang melibatkan rekan-rekan pimpinan dan Anggota IWO.

Dan khususnya silang pendapat pihak Bawaslu dengan para Anggota IWO yang memberitakan pelaksanaan FGD tersebut juga tidak lepas dari pantauan saya. Silahkan jika Bawaslu dalam hal ini Pak Herwin dan Pak Jon Suak untuk memnyampaikan klarifikasi terkait pelaksanaan FDG tersebut,”kata Rarung dihadapan Pimpinan Bawaslu Herwin Malonda dan Johny Alexander Suak dan puluhan wartawan media online. Hanya saja kata Rarung, pihak Bawaslu diminta untuk menghargai keberadaan IWO di Sulut.”Artinya jika ada kegiatan FGD, Rarung berharap agar IWO diperlakukan sama dengan media yang lain,”tegas Rarung.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Bawaslu Sulut Herwyn Malonda menjelaskan, sebenarnya tidak ada niat dari Bawaslu untuk mendiskreditkan Ikatan Wartawan Online (IWO) Sulut.”Kami sangat menghargai eksistensi rekan-rekan media. Hanya saja, sejak awal Bawaslu telah bekerja sama dengan reka-rekan media yang lain. Jika saja ada komunikasi tentu kami akan melibatkan IWO dalam setiap kegiatan Bawaslu.

Namun demikian kata Malonda, jika ada terjadi kekeliruan dalam kami melaksanakan FGD maka kami menyampaikan permohonan maaf kepada rekan-rekan wartawan yang bernaung dibawah bendera IWO Sulut,”jelas Malonda. Senada disampaikan Johnny Alexander Suak yang juga salahsatu Pimpinan Bawaslu. Dia mengatakan, kedekatan dirinya dengan Wartawan sudah sangat jauh dan akrab, sehingga segala kegiatan Bawaslu sejak beberapa tahun lalu selalu melibatkan insan pers. Diapun meyakini, bahwa ada beberapa wartawan senior yang pernah dilibatkan dalam kegiatan FGD beberapa waktu lalu.”Tanpa Wartawan maka sosialisasi semua kegiatan pesta demokrasi di Indonesia, khususnya Sulut tidak akan diketahui masyarakat. Apalagi media online. Hari ini kami sampaikan beberapa menit kemudian pemberitaannya sudah sampai kemasyarakat. Itu sebabnya kami tidak bermaksud untuk mendiskreditkan rekan-rekan media online lebih khusus IWO Sulut.

Suak kemudian berjanji, bahwa pertemuan ini akan menjadi awal yang baik bagi Bawaslu dan IWO-Sulut, untuk menjalin kerja sama, karena sesungguhnya, dalam kaitan kerja sama dengan Wartawan, Bawaslu Sulut adalah yang terbaik se-Indonesia dalam hal koordinasi pengawasan yang didalamnya melibatkan media.”Tak dapat dipungkiri, bahwa keterlibatan media online sangat diharapkan dalam setiap kegiatan Bawaslu, karena kegiatan Bawaslu dimaksudkan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang berkwalitas,”kata Suak.
Ditempat yang sama ada beberapa Wartawan yang menyampaikan hal-hal teknis menyangkut kinerja wartawan, yang disebut sebagai control sosial terhadap semua penyelenggaraan pemerintah baik sosial, kemasyarakatan serta kegiatan politik seperti yang disampaikan wartawan beritamanado Bung Jerry. Sementara itu, Juru Bicara (Jubir) IWO Sulut Joppy Senduk yang dimintai tanggapan, menyampaikan penghargaan serta apresiasi yang tinggi atas kesediaan pihak Bawaslu, guna memberikan klarifikasi kepada rekan-rekan Wartawan terkait pemberitaan yang dipublis lewat media online.

”Pada intinya kita sudah mendengarkan klarifikasi dari pihak Bawslu, hanya saja kata Senduk, pernyataan Pimpinan Bawaslu tidak hanya sekadar penyampain, tetapi harus dibuktikan dengan merealisasikan janji Bawaslu lewat iven FDG mendatang,”kata Senduk. Dia kemudian menyampaikan bahwa, kecepatan penyampaian berita oleh media online tidak diragukan lagi. Jadi jalinan kerja sama yang terbangun mulai hari ini haruslah menjadi komitmen bersama, guna menciptakan sebuah pesta demokrasi yang benar-benar berkualitas.
Disesi terakhir, Ketua IWO Sulut Vicktor Rarung berkenan menyampaikan beberapa hal diantaranya, menyangkut keterlibatan IWO Sulut dalam kegiatan penyelengaraan pemerintah di setiap daerah yang mulai mendapat perhatian khusus dari pemerintah di Kota dan Kabupaten se-Sulut.
Diapun berharap, agar IWO-Sulut kedepan dapat bekerja sama guna mendukung berbagai kegiatan Bawaslu Sulut dimasa mendatang.
” Saya berharap juga kepada setiap media online,khususnya bagi wartawan yang bertugas dalam setiap liputan agar supaya mampu menjaga etika dan profesionalitas sehingga mampu menciptakan sebuah pemberitaan yang berkualitas, aktual, tajam,dan terpercaya “tandas Rarung.(jose)

WALIKOTA MANADO VICKY LUMENTUT PIMPIN PAWAI BUDAYA NUSANTARA RAKERNAS APEKSI DAN ICE 2017


METRO MALANG-Walikota Manado DR Ir GS Vicky Lumentut SH MSi DEA didampingi Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Prof DR Julyeta PA Lumentut Runtuwene MS DEA , Rabu (19/07/2017), memimpin pawai budaya Rakernas APEKSI dan Indonesia City Expo (ICE) 2017, sebagai bagian dari kegiatan Rakernas Apeksi 2017 di Kota Malang.
Lewat pawai budaya Nusantara itu, kontingen Pemkot Manado menampilkan barisan penari dan rombongan berpakaian Kaeng Manado dipimpin Walikota. Ribuan masyarakat Kota Malang tampak tumpa-ruah menyaksikan arak-arakan pawai dengan berbagai atraksi budaya masing-masing kota peserta APEKSI. .
Pawai budaya tersebut merupakan bagian dari pembukaan Pekan Promosi kota-kota di Indonesia yang dikenal dengan ICE 2017.
Walikota Malang HM Anton dalam sambutannya mengatakan, kegiatan pawai budaya Nusantara merupakan bentuk kebersamaan para peserta APEKSI yang datang dari seluruh Indonesia. Sehingga kehadiran duta-duta wisata tersebut telah ikut meramaikan Kota Malang. "Terima kasih atas keikutsertaan teman-teman Walikota se Indonesia yang telah ikut meramaikan Kota Malang dengan tampilan pawai budaya ini," tandasnya.Walikota GSVL yang juga Ketua Dewan Pengawas APEKSI, mengaku bangga Kota Manado bisa ikut serta dalam pawai budaya Nusantara. Bahkan, dirinya memuji kerja keras Pemerintah Kota Malang sebagai tuan rumah Rakernas APEKSI dan ICE 2017.Selain itu, kesempatan tersebut dimanfaatkan untuk mempromosikan sekaligus undangan iven wisata Manado Fiesta 2017 yang akan berlangsung di Manado 1-10 September mendatang."Kami bangga ada di Kota Malang, kota yang sejuk dan dikenal dengan julukan kota bunga. Saya mengundang untuk datang ke Manado pada bulan September dalam acara Manado Fiesta 2017,” tukas Walikota GSVL, seraya menyerahkan bingkisan kepada Walikota Malang di panggung kehormatan.(jose)