Berita Populer

PEMKOT BITUNG GELAR RAPAT EVALUASI PAD TAHUN 2017

METRO BITUNG-Selasa (17/1/2017), Pemerintah Kota Bitung,  menggelar rapat evaluasi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) perdana Tahun 2017, bertempat di Ruang Sidang Lt.IV Kantor Walikota Bitung, dan ?dipimpin Walikota Maximiliaan J Lomban bersama didampingi Wakil Walikota Bitung ?Ir Mauriits Mantiri serta Plt Setda Kota Bitung Drs Malton Andalangi.
Walikota menjelaskan, evaluasi pendapatan sangat penting dilaksanakan oleh setiap perangkat daerah guna melihat capaian dari target PAD  yang ?telah ditetapkan.
“Pencapaian PAD di tahun 2016 adalah cermin, untuk pencapaian target di tahun 2017 ini. Itu sebabnya lewat evaluasi dari tahun kemarin, kita ?tahu apa yang harus kita lakukan di tahun ini, untuk meningkatkan capaian PAD”tegas Walikota.
Sementara itu, Wakil Walikota Maurits Mantiri menambahkan, agar semua SKPD untuk dapat membuat telaah terhadap capain  PAD tahun 2016 yang mencapai angka 85,11%.”Ini tentu menjadi bahan evaluasi dan perlu untuk di teklaah kembali,”kata Wawali.
Dari data yang didapat, Pemerintah Kota Bitung menargetkan PAD di tahun 2017 sebesar Rp.103 milliar atau mengalami kenaikan sekitar Rp. 6 milliar, dimana pada tahun 2016 terget PAD ada pada posisi Rp.97 milliar.(herdy)


PEMBAYAR TGR DI PEMKAB MITRA HANYA SETENGA HATI

METRO RATAHAN-Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara hingga saat ini tetap melakukan pengawasan kepada para pelaku Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Tahun 2008 silam. Hal ini ditegaskan Kepala Inspektorat Kabupaten Mitra Robert Rogahang kepada wartawan, Selasa (17/01/2017).
Rogahang menjelaskan, pihaknya hingga kini belum berkeinginan untuk secara terang-terangan menggiring permasalahan yang ditengarai telah merugikan daerah Rp 39 miliar ke wilayah hukum. “Terus terang saja, Bupati sendiri berkeinginan uhntuk segera melaporkan masalah TGR ini kepada pihak penegak hokum. Hanya saja, kita masih memberikan kesempatan kepada mereka untuk membayar ganti rugi tersebut,”tegasnya.
Dijelaskannya, TGR melibatkan ASN hingga kontraktor. Menariknya, ada ASN yang terkena TGR hendak melakukan pelunasan TGR dengan setengah hati. “Jadi kami sudah mengambil langkah yang cukup arif yakni, melakukan pemotongan terhadap ASN yang membayar TGR lewat pemotongan tunjangan kinerja daerah (TKD), da pemotongan tersebut mengikuti nilai TKD. Tapi ada yang meminta agar pemotongan hanya Rp.50 ribu setiap bulan. Inikan berarti tidak ada itikat baik,”kata Rogahang.
Seharusnya kata Rogahang, pemotongan yang harus dilakukan minimal Rp.1 juta per bulannya. Itu dilakukan agar sebelum masa pension semua utang sudah terbayar.”Masa hanya mau dipotong Rp.50 ribu. Inikan lucu,”koar Rogahang sambal tertawa.(maikel senduk)





RENTENIR MERAJALELA DI KOTA TOMOHON

METRO TOMOHON-Menjamurnya Rentenir atau lintah darat berkedok Koperasi Simpan Pinjam (KSP) semakin meresahkan warga Kota Tomohon, dan sasaran para Rentenir adalah warga yang berpenghasilan rendah dan tinggal diwilayah pedesaan.
Sebagaimana dikutip dari salahsatu pemilik akun FB, di Kota Tomohon, biasanya para Rentenir itu, mendatangi warga kemudian menawarkan pinjaman sejumlah uang dengan bunga hingga 20%.
"Biasanya mereka mendatangi warga, meminjamkan uang dengan bunga 20%. pinjam uang Rp100 ribu, dikembalikannya Rp120 ribu, cara pembayarannya bisa dicicil per hari atau bulanan,"kata sumber
Sumber mengaku, sejumlah Warga di Desa dia tinggal, sejak beberapa tahun terakhir memang telah akrab berhubungan dengan para rentenir yang biasa mereka sebut koperasi simpan pinjam (KSP) atau bank keliling. “Memang jumlah rentenir yang setiap hari berkeliling di kampungnya itu tidak sendiri. Mereka biasanya berkeliling Desa lebih dari satu orang, dengan bos yang berbeda,”ujar sumber lagi.
Sementara itu, Dewan Koperasi Indonesai Daerah (Dekopinda) mengimbau masyarakat waspada jangan sampai terperdaya dengan iming-iming kemudahan yang ditawarkannya. Selain itu, masyarakat juga diimbau agar waspada terhadap rentenir yang berkedok koperasi simpan pinjam (KSP).
"Masyarakat juga harus waspada dan teliti dengan lembaga yang mengatasnamakan koperasi. Saat ini banyak yang mengaku-ngaku koperasi padahal isinya rentenir. Kalau koperasi kan pengelolaanya jelas diatur oleh undang-undang (UU) No 25/1992. Beda dengan praktek rentenir, sangat jauh dari prinsip dasar koperasi yakni kebersamaan," kata Kepala Bidang Advokasi, Kominfo, dan Jaringan Usaha Koperasi Daerah, Dekopinda
Meski mengaku tidak memiliki data pasti mengenai rentenir berkedok koperasi di Kota Tomohon, namun Dekopinda mensinyalir ada praktek seperti itu. Ditambah dengan beberapa loporan yang masuk kepada Dekopinda.
Sudahkah pemerintah memberikan perhatian untuk ini? Apa langkah kongkrit yg dilakukan pemerintah? Ataukah memang Pemerintah terlibat untuk menumbuhkembangkan praktek maksiat ini?
Biasanya, rentenir berkedok koperasi ini memberikan bunga diatas 3%. "Kalau di koperasi itu maksimal 3%. Dan itu pun atas persetujuan anggota. Selain itu, setiap transaksi jasanya jelas. Lalu ada bagi hasil setiap tahun," pungkasnya.(afb)

DARI GELARAN APEL KORPRI PEMKAB MINAHASA

METRO TONDANO-Selasa (17/01/2017), Pemerintah Kabupaten Minahasa menggelar Apel KORPRI, dipimpin langsung oleh Bupati Minahasa Drs. Jantje W. Sajow, M.Si dan dihadiri Wakil Bupati Minahasa Ivan Sarundajang, Sekretaris Daerah Jeffry R. Korengkeng, SH, M.Si, para Asisten dan seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Minahasa.
Gelaran Apel Korpri tersebut, dirangkaikan dengan penandatanganan pakta integritas bagi Kepala SKPD dilingkungan pemerintah Kabupaten Minahasa.
Bupati Minahasa JWS Dalam sambutannya mengatakan, Apel Korpri, adalah Apel perdana di tahun 2017. Dan ini diharapkan menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab pengabdian guna meningkatkan dedikasi serta etos kerja bagi kemajuan Kabupaten Minahasa.
“Segenap aparatur pemerintah harus menyadari tuntutan totalitas pengabdian. Jadilah birokrat yang bertanggujawab dan dengan sungguh-sungguh melayani dan mengabdi sepenuh hati,” kata Bupati.
Selanjutnya kata Bupati, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian ASN dalam menjalankan tugas sebagai Abdi Negara diantaranya, harus mampu dijabarkan tugas fungsi birokrasi, tanggap terhadap maslaah, santun dan beretika serta luwes dan bersahaja, serta mampu etos kerja dan disiplin pegawai.
Bupati juga menjelaskan, tahun 2017 merupakan Tahun Visit Pesona Minahasa yang akan dimulai bulan ini dengan Parade Bendi Hias. Itu sebabnya seluruh perangkat daerah untuk mensukseskan kegiatan tersebut, dengan memperhatikan kebersihan lingkungan.
Segala kewajiban berkaitan dengan pelaporan kiranya menjadi prioritas utama setiap unit perangkat daerah secara khusus pada ketersediaan data pendukung tahun 2016, agar kita mampu menyajikan data dengna baik serta tepat waktu.
Disisi lain kata Bupati, penandatanganan Pakta integritas dimaksudkan mempererat komitmen bersama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, menumbuhkembangkan keterbukaan dan kejujuran dalam melaksanakan tugas secara efisien, efektif dan akuntabel serta mewujudkan pemerintah dan masyarakat Indonesia yang maju berdasarkan nilai luhur, UUD dan Pancasila.(kor)

STEVEN RUNTUWENE MASUK STRUKTUR SIBER PUNGLI

METRO MANADO-Dibalik pelantikan sejumlah personil, baik dari pihak Kepolisian, Kejaksaan serta personil Pemkot Manado, ternyata ada nama yang tidak asing di telinga para Kuli Tinta. Salahsatu Anggota Siber Pungli itu tidak lain adalah Kepala Bagian Humas dan Pemerintahan Pemkot Manado Steven Runtuwene S.Sos. Ditemuia di Ruang kerjanya usai dilantik, Runtuwene mengatakan, pemberantasan Pungli adalah komitmen pemerintah Kota, itu sebabnya program tersebut harus didukung dengan sungguh-sungguh.”SatGas Siber Pungli adalah bagian dari upaya Walikota dan Wakil Walikota GSVL-MOR, untuk membentuk pemerintahan yang bersih. Itu sebabnya, saya sebagai salahsatu anggota SatGas Siber Pungli, akan ikut bekerja mendukung program tersebut,”kata Runtuwene, kepada metromanado, Selasa (17/01/2017).
Runtuwene pun berjanji akan menindak tegas semua bentuk pungli, mulai dari lingkungannya di Bagian kehumasan dan pemerintahan Pemkot Manado.”Saya tentu mengajak teman-teman untuk saling membantuk memberantas bentuk-bentuk pungli di lingkup Pemkot Manado,”tegas lelaki yang dikenal dekat dengan pers ini.(Jose)

CIPTAKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH, WALIKOTA GSVL LANTIK SATGAS SIBER PUNGLI KOTA MANADO

METRO MANADO-Walikota Manado DR Ir GS Vicky Lumentut SH MSi DEA dan Wakil Walikota Mor Dominus Bastiaan SE, tetap berkomitmen untuk membentuk pemerintahan yang cerdas dan bersih. Sebagai perwujudan pembentukan pemerintah yang cerdas dan bersih itu, maka Walikota GSVL melantik Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Pemerintah Kota (Pemkot) Manado, lewat Surat Keputusan (SK) Walikota Manado Nomor 200a/KEP/LT.01/Inspekt/2016. Pelantikan Satgas Saber Pungli Pemkot Manado dilakukan Walikota GSVL di ruang Serbaguna Kantor Walikota Manado, Selasa (17/01/2017), dan dihadiri Wawali Mor dan Kapolresta Manado Kombes Pol Drs Hisar Siallagan. Personil yang terlibat dalam Satgas Saber Pungli selain dari Pemkot Manado, juga melibatkan unsur kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Dalam sambutannya, Walikota GSVL mengatakan pembentukan Satgas Saber Pungli di Pemkot Manado sesuai Peraturan Presiden sudah dilaksanakan sejak tahun 2016 lalu. Namun, Pemkot Manado masih menunggu penyesuaian dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016."Sebenarnya, pembentukan Satgas Saber Pungli dilaksanakan secara Nasional karena merupakan Peraturan Presiden sudah harus dilakukan tahun 2016 lalu, namun karena kita masih menunggu penyesuaian dengan OPD baru, maka kita baru melaksanakan pelantikannya sekarang," tukas Walikota GSVL, seraya memberikan apresiasi atas terbentuknya Satgas ini dalam upaya menciptakan kinerja pemerintahan yang semakin baik dan bersih disegala bidang."Mari bersama-sama kita laksanakan program Saber Pungli ini dengan sebaik-baiknya. Jadikanlah wadah ini sebagai alat aspirasi rakyat yang disampaikan dengan bahasa, sudut pandang dan dukungan positif," tandasnya.Selain itu, tambah orang nomor satu di Manado itu, Saber Pungli memiliki kewenangan yang sangat strategis yaitu membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar, mengumpulkan data dengan menggunakan teknologi informasi."Satgas Saber Pungli memiliki tugas melakukan koordinasi, melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar atau melakukan operasi tangkap tangan serta memberikan rekomendasi kepada instansi vertikal dan Walikota Manado," tukas GSVL.
Pelantikan Satgas Saber Pungli Pemkot Manado selain didasarkan pada SK Walikota Manado Nomor 200a/KEP/LT.01/Inspekt/2016 tentang pembentukan Satgas Saber Pungli dilingkup Pemkot Manado, juga amanat ketentuan pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satgas Saber Pungli dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 180/3935/SJ tentang pengawasan pungutan liar dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Ikut menyaksikan pelantikan tersebut, Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kota Manado Drs Rum Dj Usulu, para pejabat Perangkat Daerah di lingkup Pemkot Manado, Camat dan Lurah se Kota Manado, juga Ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Drs Albert Wuysang, Ketua Forum Kewaspadaan Dini Nasional Habel Runtuwene, Ketua Badan Kerja Sama Antar Umat Beragama (BKSAUA) Pdt Roy Lengkong STh dan Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Pdt Renata Ticonuwu STh.(jose)

BERIKUT INI STRUKTUR SATGAS SABER PUNGLI PEMKOT MANADO:
Penangungjawab: Walikota Manado,
Penasehat : 1. Kapolresta Manado,
2. Kejari Manado.
Ketua Unit Pelaksana : Wakapolresta Manado
Wakil Kwtua 1 : Kepala Inspektorat Manado
Wakil Ketua 2 : unsur Kejari Manado, Sekretaris : Kepala Bagian Operasional Polresta Manado
Wakll Sekretaris 1 : Kepala Seksi Pengawasan Kejari Manado
Wakil Sekretaris 2 : Sekretaris Inspektorat Manado
dilengkapi 5 Kelompok Kerja dari unsur Polresta, Kejari, Perangkat Daerah Pemkot dan Pengadilan Negeri Manado.(jose)

PEMKOT TOMOHON AKAN BANGUN KANTOR PELAYANAN PUBLIK

METRO TOMOHON-Senin (16/01/2017), Walikota Tomohon Jimmy F Eman SE Ak dan Wakil Walikota Tomohon Syerly Adelyn Sompotan menggelar rapat bersama para Kepala SKPD, terkait  rencana pembangunan kantor pelayanan public. Rapat tersebut  diawali dengan pemaparan oleh Tim Pemanfaatan Aset Pemkot Tomohon bersama konsultan bertempat di Ruang Rapat Walikota.
Tim konsultan ketika memaparkan rencana pembangunan pelayanan Publik di hadapan Walikota dan Wawali mengatakan, rencananya pembangunan kantor pelayanan publik akan dilaksanakan pada bulan Maret dan akan dilaunching pada bulan Agustus 2017. Selain itu, juga dijelaskan mengenai lay out kantor, baik eksterior maupun interior, serta sarana prasarana penunjang lainnya seperti jalur masuk serta keluar kendaraan, tempat parkir kendaraan yang dipisahkan antara parkir kendaraan milik ASN dan milik masyarakat umum, toilet umum, tempat merokok, taman, ruang bermain anak, ruang ASI, cafe, ruang tunggu, ruang pelayanan, ruang pers, ruang ASN, ruang rapat dan lain-lain. Adapun Dinas SKPD yang akan memanfaatkan kantor pelayanan publik ini yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Sementara itu Walikota Tomohon Jimmy Eman kepada wartawan menjelaskan, bahwa rencana pembangunan kantor pelayanan Publik, adalah bagian dari program Emas.
“Jadi kami berencana untuk membangun kantor pelayanan public. Dan ini dimaksudkan untuk efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat, karena pada hakekatnya pemerintah hadir adalah untuk melayani masyarakat,”katanya. Rencana pembangunan sara Publik tersebut, merupakan realisasi  Program EMAS Pemerintah Kota Tomohon yaitu Merubah Wajah Kota yang lebih baik.(lina)

PEMPROV SULUT GELAR APEL KORPRI

METRO MANADO-Pemerintah Propinsi Sulut, Selasa (17/01/2017), menggelar apel Korpri, bertempat di halaman kantor Gubernur Sulut. Gubernur Sulawesi Utara melalui Asisten Adminsitrasi Umum Ir. Roy Roring mengajak Seluruh ASN Pemprov Sulut Menjaga stabilitas kerja di awal tahun 2017 ini, Roring yang bertindak sebagai Inspektur Upacara mengatakan bahwa ASN wajib Kerja Kerja Kerja! demi terwujudnya Sulawesi Utara Berdikari dalam Ekonomi, Berdaulat dalm Politik dan Berkepribadian dalam Budaya, Tegas Roring.
Menurut Roring, Tanggung jawab, Profesionalisme, dan disiplin juga harus ditingkatkan, seiring dengan semangat baru di Tahun yang baru ini, Ujar Roring.
menutup sambutanya, Roring berpesan bahwa ASN harus mampu meningkatkan kompentensi dan bekerja dengan Tulus, demi memajukan bumi Nyiur Melambai ini.(jois)

PENGGUNAAN APBD-DES MINSEL DIDUGA DISELEWENGKAN

METRO AMURANG-Penggunaan APBD-Desa, di Pemerintahan Kabupaten Minahasa Selatan akan dievaluasi lewat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD).
Hal ini ditegaskan Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Minahasa Selatan Drs. Evert Poluakan. Menurutnya, adanya sejumlah persoalan yang terjadi tahun sebelumnya  akan menjadi dasar evaluasi untuk program di tahun 2017 sehingga, penggunaan dana tersebut dapat digunakan sesuai peruntukannya.
“Jadi sebagai bahan evaluasi kami, maka semua penggunaan dana tersebut akan deperiksa peruntukannya. Dan kami punya standar untuk melakukan pemeriksaan,”kata Poluakan kepada Wartawan, Selasa (17/01/2017) di Amurang.
Lanjut dikatakan Poluakan, yang menjadi dasar evaluasi APB-Des tersebut adalah yang berkaitan dengan kegiatan pelatihan ditiap- tiap desa, terutama menyangkut temuan dari media.
“ Kami akan menelusurinya. Terutama adanya laporan dana pelatihan untuk aparat desa yang diduga ada staf PMD sendiri memunggut anggaran yang mencapai puluhan juta tersebut, saya sendiri akan menelusurinya. Mudah-mudahan disaat saya menjabat sebagai Kepala Dinas tidak akan terjadi,"tegasnya.
Ia menambahkan, kepercayaan yang diberikan oleh Bupati dan Wakil Bupati kepada dirinya akan dilaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Disisi lain dirinya menyadari, tanpa dukungan para Hukum Tua dan pers dirinya tak bisa berbuat apa-apa.(k/maykel senduk)

LANGKAH SYLVI DI PILKADA DKI TERSANDUNG KASUS KORUPSI MASJID

METRO JAKARTA-Langkah Cawagub DKI nomor urut 1, Sylviana Murni, terancam. Hal itu setelah cawagub Sylvi diduga terlibat kasus dugaan korupsi pembangunan Masjid Al Fauz yang berada di lingkungan Kantor Walikota Jakarta Pusat.
Sebagaimana dikutip lewat netral news.com, Masjid tersebut dibangun ketika Sylviana yang kala itu menjabat Wali Kota Jakarta Pusat. Setelah mantan none Jakarta itu dipromosikan menjadi Asisten Pemerintahan Pemprov DKI, posisinya digantikan oleh Saefullah yang saat ini menjabat Sekretaris Daerah (Sekda) DKI.
Masjid Al Fauz diresmikan oleh Fauzi Bowo yang saat itu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Peresmian masjid dilakukan pada 30 Januari 2011.
Terkait tudingan adanya korupsi dalam pembangunan masjid tersebut, Sekda DKI Jakarta, Saefullah menjelaskan ada kelebihan anggaran dalam pembangunan Masjid Al Fauz di kompleks kantor Wali Kota Jakarta Pusat.
Saefullah menjelaskan, pembangunan Masjid Al Fauz dimulai pada 3 juni dengan kontrak sebesar Rp. 27 miliar. "Nah waktu itu pembangunan berhenti, benar. Tapi tahun 2011 ada tambahan anggaran lagi sebesar Rp. 5,6 miliar," kata Saefullah.
Dirinya menjelaskan, anggaran kedua itu sudah menjadi tanggung jawabnya. Pasalnya dirinya sudah menjabat sebagai Wali Kota Jakarta Pusat sejak 4 November 2010.
Masjid itu akhirnya selesai dibangun tahun 2011 dan langsung bisa digunakan. Sebelum digunakan, kata dia, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit pembangunan Masjid Al Fauz.
"Nah kan biasa kalau proyek fisik itu ada kelebihan nilai setelah audit BPK, itu kan biasa. Ada kelebihan yang harus dikembalikan nih," kata Saefullah.
Ternyata lanjut dia, ada kelebihan anggaran sebesar Rp. 108 juta dari pembangunan Masjid Al Fauz tahun 2011. Saefullah mengatakan, Pemkot Jakarta Pusat sudah mengembalikan kelebihan anggaran tersebut ke kas daerah.
Sylviana sendiri tidak menampik bahwa dirinya turut terlibat dalam pembangunan masjid dua lantai tersebut.
“Awalnya pembangunan sejak zaman Pak Muhayat (wali kota sebelumnya). Karena tidak teranggarkan, saya yang melanjutkan,” ujar Sylvi, Rabu (11/1/2017) kemarin.
Menurut Sylvi, saat dia menjabat Wali Kota, barulah pembangunan masjid itu dianggarkan Rp 27 miliar. Namun setelah dana cair, Sylvi mengaku dirotasi menjadi Asisten Pemerintahan Pemprov DKI Jakarta.
Dikatakan Sylvi, pembangunan masjid itu dilanjutkan oleh Saefullah yang menggantikan posisinya sebagai Wali Kota Jakarta Pusat.
Dugaan korupsi pembangunan Masjid Al Fauz yang menggunakan anggaran APBD 2010-2011 sebesar Rp 27 miliar tersebut, saat ini tengah diselidiki Bareskrim Polri.
Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bareskrim Polri telah memanggil Saefullah untuk diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pembangunan masjid berlantai dua itu.
Wakil Direktur Tipikor Bareskrim, Kombes Pol Erwanto Kurniadi membenarkan atas pemanggilan Sekda DKI, Saefullah dalam pemeriksaan kasus dugaan korupsi pembangunan Masjid Al Fauz.
Saat ditanya apakah Bareskrim Polri akan memanggil Sylviana Murni ? Erwanto mengatakan hal tersebut dapat dilakukan jika pihaknya membutuhkan keterangan cawagub nomor urut 1 tersebut.(nnc/metro)

TIM BUSER POLRES BITUNG TERKAM PELAKU PENGANIAYAAN DI PELABUHAN BITUNG

foto (sergapnews)
METRO BITUNG-Senin (16/01/2017),  Tim Buser Polres Bitung berhasil membekuk 4 lelaki pelaku penganiayaan terhadap DS (24), di dermaga kapal LCT.
Pengejaran tersangka itu, dilakukan setelah polisi menerima surat laporan Polisi nomor LP/02/I/2017/Sulut/Res Bitung/Sek KPS tertanggal 15 Januari 2017.
Sebagaimana di kutip salahsatu media lokal, Dalam proses pengejaran terhadap para tersangka, Tim Buser Res Bitung berhasil mengamankan 4 orang lelaki yang diduga terlibat pada kasus tersebut.
Para tersangka ditangkap disejumlah tempat berbeda diantaranya, Tersangka berinisial WP (21) diamankan di wilayah kota Bitung, sementara 3 tersangka lainnya di wilayah kabupaten Minahasa Utara yang masing-masing berinisial RA (35), VD (21) dan IP (19). Keempat lelaki tersebut adalah warga Kecamatan Maesa yang telah melakukan penganiayaan terhadap korban lelaki DS (24) dengan cara membacok dan menusuk korban dengan menggunakan parang, sehingga  korban mengalami luka robek dibagian lengan sebelah kiri dan luka tusuk dibagian pinggang sebelah kiri. Namun korban berhasil melarikan diri dan saat ini korban mendapat penanganan medis di Rumah Sakit TNI-AL Bitung.
Kapolsek KPS Res Bitung AKP. A. L. TATUWO saat dikonfirmasi menjelaskan bahwa motif dari penganiayaan dengan sejata tajam (Sajam) itu adalah dendam lama, dan saat ini para tersangka pelaku penganiayaan sudah diamankan di rutan Polsek KPS Res Bitung bersama barang bukti dan sudah dilakukan proses penyidikan oleh unit Reskrim Polsek KPS Res Bitung.
"Untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatannya 4 tersangka pelaku penganiayaan warga kecamatan maesa itu dijerat dengan pasal berlapis yaitu pasal 170 ayat 1 dan 2 ke 1 KUHP sub pasal 353 jo pasal 55 ayat 1 lebih sub 351 jo 55 KUHP dan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat RI no. 12 tahun 1951 dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara," jelas Kapolsek. (her)

GUBERNUR SULUT OD, HADIRI SERAH TERIMA JABATAN KEPALA KANTOR KEMENKUMHAM WILAYAH

METRO MANADO-Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey , Senin (16/01/2017), menghadiri serah terima jabatan Kepala Kantor Kementerian Hukaum dan Ham Wilayah Sulawesi, bertempat di Graha Bumi Beringin Manado. Dalam sambutannya Gubernur berharap, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM utamanya Petugas Imigrasi di Lapangan untuk mengantisipasi lonjakan kunjungan wisatawan mancanegara di Sulawesi Utara. Harapan ini disampaikan Gubernur saat Serah Terima Jabatan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di Graha Gubernuran Bumi Beringin Manado.
Lebih lanjut dikatakan Gubernur, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menargetkan di Tahun 2017 ada 700 ribu kunjungan wisata atau sekitaran 10 flight per hari. Sedangkan untuk pesawat masuk ada ada yang pukul dua hingga pukul tiga dini hari. "Untuk itu saya mengharapkan dukungan dari Kanwil Kemenkumham utamanya petugas Imigrasi dilapangan untuk mengantisipasi lonjakan kunjungan wisatawan mancanegara".
Selain itu Gubernur tak lupa menyampaikan apresiasi kepada Pejabat lama Kakanwil Kemenkumham DR Sudirman D. Hury SH MM MSc khususnya dalam penanganan kasus "SAPI PISANG" (red: Sanger Filipina dan Filipina Sanger) serta optimalisasi kinerja di bidang hukum dan HAM diantaranya melalui penghargaan predikat terbaik pelaksanaan penyuluhan hukum serentak tahun 2016 dan terbaik II pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada rakyat miskin.
Gubernur juga juga mengajak segenap Jajaran Kanwil Kemenkumham khususnya pejabat Kakanwil yang baru dilantik Pondang Tambunan SH MH untuk senantiasa bersedia saling bersinergi, bahu membahu dan saling menopang dengan segenap stakeholder pembangunan.
Turut Hadir Staf Ahli Menkumham Bidang Hubungan Antar Lembaga Agus Hariadi SH MHum, Unsur Forkopimda Sulut, Bupati Bolaang Mongondow Utara serta jajaran Kanwil Kemenkumham Sulut.(jois)

SEBANYAK 550 THL PEMKAB MINUT BAKAL DIRUMAHKAN

Aldrin Posumah
METRO AIRMADIDI-Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Minut) rencananya akan melakukan pemangkasan sejumlah Tenaga Harian Lepas (THL). Itu karena jumlah THL yang mencapai di Pemkab Minut mencapai 1250 orang dan telah membebani APBD.
“APBD kita terbatas sementara THL mencapai seribuan lebih. Ini tentu sangat membebani APB,”kata Kepala BKD Minut Aldrin Posumah kepada Wartawan Senin (16/01/2017). Ditambahkan Posumah, jika para THL tetap dipertahankan, maka ditakutkan ada THL yang honornya tidak akan terbayar.
Menurut Posumah, Pemkab Minut akan tetap membutuhkan Tenaga Harian Lepas, tetapi tidak dengan jumlah seperti itu.”Artinya jika kita kaji kembali, maka Pemkab hanya mampu mengakomodir 700-san THL.(mart)

PN MANADO GELAR SIDANG DUGAAN KORUPSI PEMBANGUNAN RKB SD GMIM PATETEN BITUNG

METRO MANADO-Senin (16/01/2017), pengadilan Negeri (PN) Manado kembali menggelar siding Dugaan Korupsi pembangunan ruang kelas baru (RKB) SD GMIM XVI Pateten Bitung, yang menyeret terdakwa ML alias Ike dan CL alias Cristian.
Sebagaimana dikutip media lokal, Dalam sidang kali ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Mustari SH menghadirkan tiga orang saksi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung ke hadapan Majelis Hakim yang diketuai Halidja Wally SH MH.
Masing-masing saksi yakni, Ferdinand R Tangkudung selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdik) Kota Bitung, Eugenie Notarine selaku Kabid Pendidikan Dasar di Disdik Kota Bitung, dan Bernetje Fientje Weike selaku staf di Disdik. Ketiga saksi dihadirkan ke persidangan karena pada waktu pelaksanaan pembangunan RKB SD GMIM XVI Pateten Bitung, bertugas sebagai Tim Verifikasi.
Dihadapan Majelis Hakim ketiga saksi menerangkan, bahwa selama proses dari awal perencanaan dan pembangunan RKB adalah tanggungjawab Kepala Sekolah, dalam hal ini Terdakwa ML. Para saksi selaku Tim Verifikasi juga hanya melihat fisik bangunan dari gambar laporan tapi tidak melihat ke lapangan.
“Jadi dari pihak Dinas sudah memberikan kewenangan mutlak kepada Kepala Sekolah sesuai petujuk teknis (Juknis) yang ada” ujar para saksi. Ketika ditanyai oleh Majelis Hakim tentang penyimpangan yang ternyata berlangsung pada proyek RKB ini, para saksi katakan mereka tidak tahu. “Kami hanya melakukan verifikasi dan tidak tau soal penyimpangan ini, kami tahunya nanti setelah pihak Kejaksaan memanggil kami terkait kasus ini” jawab saksi Ferdinand.
Diketahui, JPU Mustari Ali dalam dakwaannya, jika kasus ini berawal saat adanya dana bantuan pembuatan pelaksanaan RKB yang bersumber dari APBD pada tahun 2015. Dana dikucurkan oleh Kementrian Pendidikan Nasional, ditunjukan kepada sekolah-sekolah. Per-sekolah mendapat dana sebesar Rp300 juta lebih. Nah kemudian berdasarkan petunjuk teknis seharusnya itu dibikin ruang kelas baru, tapi kenyataannya di SD GMIM ini hanya di rehab bukan dibongkar. Lalu setelah diperiksa, ternyata ada penyelewenangan dana yang mengakibatkan negara merugi hingga Rp135 juta. Para terdakwa dijerat berdasarkan pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 Nomor 20 Tahun 2001 tentang tipikor.(Arthur)

KOTA TOMOHON BAKAL MILIKI HOTEL BERBINTANG

METRO TOMOHON-Senin (16/01/2017), Wakil Walikota Tomohon Syerly Adelyn Sompotan didampingi  Lurah kakaskasen tiga Toar Sompotan menerima kunjungan investor dari Makasar.
Dari pertemuan tersebut, membicarakan mengenai rencana investor untuk membangun hotel berbintang dengan kapasitas 200 kamar.
Dari informasi yang didapat metromanado, Hotel berbintang tersebut rencananya akan dibangun di Kelurahan kakaskasen tiga Tomohon Utara.
Rencana dibangunnya Hotel berbintang di Kota Tomohon itu, disambut sejumlah warga Kota, karena selama ini Kota Tomohon belum memiliki hotel berbintang, yang layak untuk dilaksanakan berbagai iven lokal maupun nasional.”Muda-mudahan rencana pemerintah untuk membangun hotel berbintang, dengan menggandeng investor dari luar bias terealisasi, sehingga Kota Tomohon semakin maju, layaknya Kota lain di Sulawesi Utara,”kata Jefri Warga Kelurahahan Kakaskasen.(lina)

SEKRETARIAT DPRD MANADO GELAR RAPAT PERDANA TAHUN 2017

METRO MANADO-Setelah pemberlakuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru tahun 2017, sejumlah pejabat di kesekretariatan DPRD Manado, ada yang dikukuhkan di jabatan semula, tetapi ada juga pejabat yang diroling ke SKPD yang lain.

Selain itu, di kesekretariatan DPRD juga terjadi pennambahan satu bagian, yakni bagian fasilitas penganggaran. Mengingat ada beberapa pejabat yang baru ditempatkan di secretariat, maka sebagai tindaklanjut untuk penyesuaian tugas pokok pada Bagian,

serta beberapa seksi, maka Maikel Tandirarung sebagai Sekretaris DPRD Kota Manado baru, menggelar rapat perdana dengan menghadirkan seluruh ASN   dan pejabat di lingkup Sekretariat DPRD Manado, Senin (16/01/2017), bertempat di Ruang rapat Gabungan Kantor DPRD Manado.

Dari pantauan wartawan metromanado, rapat tersebut focus membahasa mengenai rencana kerja di tahun 2017, sekaligus sebagai ajang perkenalan antara sesama ASN baik para pejabat structural maupun staf.

Kepada Wartawan Sekretaris DPRD Maikel Tandirarung mengatakan, Rapat perdana bersama seluruh ASN di setiap SKPD adalah hal yang lumrah.”Artinya saya sebagai Sekwan yang baru, merasa perlu untuk menggelar rapat, termasuk bertatap muka dengan para pejabat dan staf di Sekretariat DPRD,”kata Tandirarung.

Dia berjanji aka nada sesi pertemuan dengan seluruh wartawan yang meliput di Sekretariat DPRD Manado, hanya saja waktu pelaksanaan belum ditentukan.”Tunggu saja. Yang jelas ada waktu untuk bertemu dengan seluruh Wartawan di DPRD,”tandas Sekwan.

PALANDUNG DAMPINGI WAGUB SULUT PANTAU SEJUMLAH SEKOLAH DI SANGIHE

METRO MANADO-Senin (16/01/2017), Wakil Gubernur Sulut Drs Steven Kandouw melakukan pemantauan langsung, terkait kesiapan sekolah yang akan menggelar Ujian Nasional tingkat Sekolah Lanjutan Atas. Sekolah yang dikunjungi Wagub diantaranya adalah SMA Negeri 1 Tahuna SMKN 2 Tahuna, dengan didampingi langsung Penjabat Bupati Kepulauan Sangihe,Drs Jhon Palandung MSi.
Di tengah pertemuan dan Dialog bersama para Siswa SMAN I Tahuna yang dihuni 398 Siswa serta turut dihadiri sejumlah tenaga Pengajar sebanyak 20 Guru. Oleh Kepala Sekolah Marthin Luther Janis,  MPd melaporkan bahwa Sekolah yang dipimpinnya merupakan Sekolah Berprestasi di Kabupaten Kepulauan. Salah satunya pada medio Tahun 2016, sempat mengirimkan Utusan Paskibraka Tingkat Nasional pada Puncak Perayaan Proklamasi 17 Agustus di Istana Negara Jakarta.
Sementara itu Wagub Sulut pada Dialog Interaktif dan Tanya Jawab bersama Siswa Kelas Akhir persiapan UNAS, secara komunikatif melakukan uji coba berupa Kuis seputar mata pelajaran IPA,IPS,Bahasa,  guna mengukur sejauh mana daya serap dan kemampuan Pengetahuan para Siswa.  Diakhir pertemuan,Wagub Drs Steven OE Kandouw, memberikan motivasi dan bimbingan sebagai mana dikutip Kabag Humas Pemprov Roy RL Saroinsong SH yang turut serta dalam Kunjungan kerja,menyatakan bahwa " Proses belajar mengajar semasa di bangku sekolah adalah bagian dari sistem untuk mengembangkan potensi diri, kemampuan Nalar, Wawasan,budi pekerti, keteladanan serta  mental disiplin dalam menghadapi tuntutan dunia pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi serta bekal dalam menghadapi Persaingan global"Tandas Wagub Sulut.
Lebih jauh diingatkan Wagub Kandouw, agar para Siswa akhir masa studi ini  yang sedang berada pada posisi Cross Road (Persimpangan Jalan), untuk dapat membekali diri sebaik mungkin menghadapi tantangan fenomena masa kini,serta tak lupa mengingatkan untuk secara bertanggung jawab untuk turut serta mengsukseskan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Kep Sangihe pada 15 Februari 2017 yang akan datang.
  Demikian Kabag Humas Pemprov Memberitakan.
Dondokambey Harapkan Kanwil Kemenkumham Antisipasi Lonjakan Kunjungan Wisman.(jois)

WAWALI MOR BASTIAN LANTIK DAN KUKUHKAN 87 LURAH, 16 KAPUS DAN 8 SEKCAM

METRO MANADO-Pemerintah Kota Manado, terus melakukan Penyesuaian Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun. Kali ini yang di gulir Pemkot adalah, pengisian jabatan struktural Sekcam (Sekretaris Kecamatan), Kepala Kelurahan (Lurah), dan Kepala Puskesmas (Kapus) se Kota Manado. Pelantikan dilakukan Wakil Walikota Manado Mor Dominus Bastiaan SE mewakili Walikota DR Ir GS Vicky Lumentut SH MSi DEA, di ruang Serbaguna Kantor Walikota Manado, Senin (16/01/2017). Sebanyak 87 Lurah, 16 Kepala Puskesmas dan 8 Sekcam didampingi tokoh agama masing-masing mengucapkan sumpah dan janji untuk melaksanakan tugas melayani masyarakat. Dalam sambutannya, Walikota GSVL melalui Wawali Mor mengatakan sebagai ujung tombak Pemkot Manado yang berhadapan langsung dengan masyarakat, Lurah, Kepala Puskesmas dan Sekcam harus mampu membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat.
"Aparat kecamatan termasuk kepala Puskesmas dan Lurah merupakan ujung tombak Kota Manado, saudara diharapkan mampu membangun komunikasi dengan masyarakat. Disamping itu juga, harus mampu menghadapi tantangan dan permasalahan ditengah masyarakat," ujar Wawali Mor.
Lanjut dikatakan, formasi jabatan struktural bukanlah karena unsur kedekatan dengan pimpinan tetapi merupakan kebutuhan Perangkat Daerah untuk menjawab tuntutan dinamika dalam pemerintahan dewasa ini.
"Pelantikan pejabat struktural yang dilaksanakan pemerintah Kota Manado sekarang ini, karena kebutuhan Perangkat Daerah dalam rangka menjawab dinamika, selain untuk penyegaran organisasi untuk memacu performa dan kinerja Pemkot Manado," tandas Wawali Mor, seraya menambahkan pengisian jabatan mengacu pada kepangkatan, kompetensi serta profesionalitas aparatur dilingkup Pemkot Manado. "Penempatan pejabat ini melalui mekanisme yang ada mengacu pada kepangkatan, komptensi, kapabilitas dan profesionalitas, sehingga saudara dipilih dengan tugas yang tepat. Saudara dianggap layak, sehingga saudara diharapkan bekerja maksimal selama diberikan kepercayaan, jangan sampai ketika saudara tidak pada posisi itu, saudara kehilangan kesempatan untuk berbuat terbaik bagi masyarakat," tukas Wawali Mor.
Dalam pada itu, Wawali juga meminta pejabat yang dilantik untuk memanfaatkan teknologi modern sekarang ini khususnya dalam mewujudkan Manado Kota Cerdas.
"Saya minta semua pejabat Pemkot Manado agar menggunakan Smart Phone dalam rangka mendukung Manado Smart City. Silahkan semua nomor telepon di masukan ke Command Center Cerdas," tandasnya.Tampak hadir mendampingi Wawali, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Kota Manado Drs Rum Usulu, Asisten I bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Micler CS Lakat SH MH, Asisten III bidang Administrasi Umum Frans Mawitjere SH, Inspektur Kota Manado Drs Musa Hans Tinangon MSc, Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Dra Corry Tendean SH serta sejumlah pejabat Perangkat Daerah dan Camat se Kota Manado.(jose)

KOMISI D TERIMA ASPIRASI WARGA KELURAHAN SARIO UTARA

METRTO MANADO-Puluhan warga kelurahan Sario Utara Lingkungan Dua, Senin, (16/01/2017), mendatangi kantor DPRD Kota Manado, dan diterima oleh Personil Komisi D. Kedatangan warga kelurahan sario Utara itu, adalah untuk menyampaikan aspirasi mereka terkait penyaluran dana bantuan banjir. “Kami ingin mempertanyakan mengenai penyaluran dana banjir,”kata salahsatu masyarakat Novy Tumuyu. Komisi D yang dipimpin langsung Ketua Apriano Saerang kemudian menjelaskan mengenai mekanisme penyaluran dana banjir. Selain itu DPRD juga turut me nghadirkan Kepala Bidang BPBD Fence Salindeho. Rapat bersama warga Kelurahan Sario Utara lingkungan Dua itu juga dihadiri personil Komisi D DPRD. Diantaranya, Nur Wahid Ibrahim serta Vanda A.Pinontoan.(jose)